Adsense

TAWARAN SPONSORSHIP/IKLAN

Kami menerima jasa periklanan. bagi anda yang hendak beriklan di web/blog kami silahkan hubungi atau WA di 08991658370.

Thursday, 29 November 2018

Reuni 212 Jelmaan HTI, Mau Ganti Pancasila dengan Khilafah, tolak reuni intoleran jahat itu!

Massa Anti 212: Reuni 212 Jelmaan HTI, Mau Ganti Pancasila dengan Khilafah

Massa penolak aksi 212 menduga Reuni 212 pada 2 Desember 2018 mendatang digelar Hizbut Tahrir Indonesia atua HTI. HTI sudah dilarang di Indonesia karena dinilai anti Pancasila.
Penolak aksi 212 itu mengatasnamakan diri Gerakan Jaga Indonesia. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat.
Koordinator Lapangan aksi Gerakan Jaga Indonesia Budi Djarot mengatakan, aksi Reuni 212 merupakan bentuk perpanjangan dari HTI. Ia menduga, aksi 212 memiliki tujuan buruk untuk menggulingkan pancasila dan menggantinya dengan sistem kekhilafan."Ini aksi kepanjangan dari HTI. Mereka bukan organisasi agama tapi partai yang membawa agenda politik, yaitu paham khilafah yang bertentangan dengan pancasila," kata Budi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Aksi Anti Reuni 212. (Suara.com/Chyntia Sami Bhayangkara)
Aksi Anti Reuni 212. (Suara.com/Chyntia Sami Bhayangkara)
Budi menjelaskan, Reuni 212 tidak seharusnya diberikan izin. Ia pun menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang justru mengizinkan mereka menggelar Reuni 212 di Monas.
"Mereka akan berdakwah tentang khilafah dan gubernur malah memberikan izin. Ini tidak ada urgensinya," keluh Budi.
Pantauan Suara.com di lokasi, puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia masih menduduki pagar depan Kantor Balai Kota. Mereka menuntut agar Anies mau keluar menemui mereka dan membatalkan izin lokasi.

Anies Keluar! Jangan Izinkan 212, Memecah Belah Bangsa

Anies Keluar! Jangan Izinkan 212, Memecah Belah Bangsa

Puluhan massa dari Gerakan Jaga Indonesia menggeruduk Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat. Para massa unjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membatalkan izin lokasi Monas untuk aksi reuni 212.
Pantauan Suara.com di lokasi, Kamis (29/11/2018), massa aksi tiba di Kantor Balai Kota sejak pukul 13.00 WIB. Massa yang berasal dari beberapa wilayah Indonesia mengawali aksinya dengan berorasi.
Tak puas dengan orasi, massa aksi menaiki pagar Kantor Balai Kota setinggi 1,5 meter. Sembari berteriak menyerukan nama Anies agar mau keluar dan berdiskusi, massa aksi berusaha merangsek masuk lingkungan Kantor Balai Kota.Aksi saling dorong antara massa aksi dengan kepolisian pun sempat terjadi. Para massa aksi berusaha masuk ke ruangan Anies untuk menuntut Anies membatalkan izin lokasi pelaksanaan reuni 212 di Monas pada Minggu (2/12/2018).
"Anies keluar! Jangan izinkan 212, musyrik kamu Anies memecah belah bangsa ini!," Teriak massa aksi.
Sejumlah massa aksi pun menaiki pagar Kantor Balai Kota. Sembari meneriaki nama Anies, massa aksi mengibarkan bendera merah putih sambil berdiri di atas pagar.
"Kami tidak akan turun sampai Anies keluar temui kami. Anies keluar!," teriak sejumlah massa aksi.
Puluhan polisi pun melakukan penjagaan berlapis di depan gerbang Kantor Balai Kota. Para massa aksi yang memaksa masuk ke dalam lingkungan Balai Kota dicegah oleh kepolisian.

Gempa 5,1 SR Guncang Kulon Progo Yogyakarta

Gempa 5,1 SR Guncang Kulon Progo Yogyakarta

Gempa bumi berkekuatan 5,1 skala richter (SR) mengguncang KabupatenKulon Progo Yogyakarta pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.42 WIB.
Berdasarkan laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa berada di 122 km sisi barat daya Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
Pusat gempa berada di 8.84 Lintang Selatan (LS) - 109.74 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 18 kilometer. Namun, gempa itu tidak berpotensi tsunami.Sementara itu, gempa berkekuatan 5,9 SR juga mengguncang Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, dan tidak berpotensi tsunami.
Gempa terjadi sekitar pukul 03.21 WIB dengan lokasi gempa berada di 120 km sisi barat daya Kabupaten Nias Barat.
Koordinat gempa berada di 0.13 Lintang Utara dan 96.85 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut.

Bermulut keji, Bahar Hina Jokowi. Mabes Polri tindaklanjuti laporannya



Habib Bahar bin Smith dipolisikan akibat ucapan dalam ceramahnya yang menghina Presiden Jokowi. Selain dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Habib Bahar juga dilaporkan ke Bareskrim Polri.
“(Laporannya) sudah diterima oleh Bareskrim,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (29/11).
Dedi menuturkan, kepolisian akan menindaklanjuti semua laporan yang dilayangkan masyarakat, termasuk laporan terhadap Habib Bahar.
Rencananya, hari ini laporan tersebut akan diserahkan ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Hari ini laporannya akan diserahkan ke Siber, nanti Dit Siber akan mengassesment,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin melaporkan Habib Bahar bin Smith ke Bareskrim Polri atas dugaan kejahatan terhadap penguasa umum dan ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018.
Habib Bahar dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Tak Sekadar ‘Branding’, Humas Pemerintah Harus Sampaikan Capaian



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan, humas pemerintah tidak hanya berperan untuk membranding citra positif pemerintah semata. Lebih dari itu humas pemerintah juga harus mampu menyampaikan apa saja capaian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Humas pemerintah adalah jantung organisasi/institusi. Tanpa peran humas di masing-masing kementerian/lembaga (K/L) apapun capaian kinerja pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat,” kata Syafruddin dalam Seminar Bakohumas yang mengambil tema Capaian 4 Tahun Reformasi Birokrasi, di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (27/11) siang.
Namun Menteri PANRB Syafruddin mengingatkan, bahwa pekerjaan humas pemerintah tidaklah semudah membalikan telapak tangan, terlebih mengingat tantangan dan dinamika kebangsaan yang kian kompleks di masa depan. Sementara di sisi lain, dalam menghadapi tantangan revolusi digital dan memasuki era demokratisasi seperti saat ini, pemerintah harus tetap bertahan dan konsisten dipercaya publik.
“Segala capaian kinerja pemerintah harus mendapat legitimasi publik berupa kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian rakyat semakin yakin bahwa negara hadir untuk mereka, atau bahkan ikut berpartisipasi penuh dalam pemerintahan,” tegas Syafruddin.
Sementara itu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan bahwa capaian 4 tahun reformasi birokrasi perlu disampaikan kepada masyarakat luas, mengingat adanya perubahan komunikasi memasuki era industri 4.0.
Oleh sebab itu Niken mengingatkan, humas pemerintah perlu meningkatkan kinerja agar lebih kretif, serta inovatif dalam mengemas konten, khususnya tentang pencapaian 4 tahun reformasi birokrasi.
Forum Tematik Bakohumas Kementerian PANRB ini dihadiri oleh, Dirjen IKP Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Sekretaris Menteri PANRB Drs. Dwi Wahyu Admaji, MPA, Kepala Biro Hukum PANRB Drs. Muzakir, MA) Deputi RB  Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA, Deputi SDM Aparatir Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng, dan Deputi Layanan Publik Prof.Dr.Diah Natalisa, MBA.

Wednesday, 28 November 2018

Penghina Jokowi Banci, Habib Bahar Smith, Dipolisikan

Mantap! Penghina Jokowi Banci, Habib Bahar Smith, Dipolisikan

Menonton video penghinaan Bahar kepada Jokowi seabrek pertanyaan muncul di benak saya. Pertama, mengapa orang ini begitu berani menghina seorang presiden di republik ini secara terang-terangan? Kedua, mengapa polisi tidak menciduk orang ini secara langsung?
Ketiga, ilmu apa yang sudah dipelajari orang ini sampai begitu sombong, angkuh dan keterlaluan dalam menghina Jokowi? Keempat, siapa orang yang membela, yang mem-back-up orang ini? Kelima apakah orang ini benar-benar sudah hilang etika-moralnya?
Menonton video viralnya, saya merasa ngeri. Saya bayangkan jika orang ini dibiarkan, dia bisa merusak NKRI. Dia bisa memprovokasi, mengadu-domba, menyebarkan fitnah keji dan akhirnya menimbulkan konflik horizontal di antara sesama bangsa.
Lalu saya menunggu, menunggu dan menunggu berita soal penangkapan Bahar Smith ini. Kapan polisi menangkap orang ini? Apakah polisi takut? Apakah kekuatan polisi 450 ribu orang di republik ini, takut kepada Bahar? Ataukah ada oknum polisi yang setuju dengan dakwah hinanya?
Sampai siang ini, Rabu, 28 November 2018 akhirnya saya menemukan berita dari CNNIndonesia bahwa sekelompok orang yang menamakan diri ‘Jokowi Mania’ dan diketuai oleh Rahmat, melaporkan Habib Bahar bin Ali bin Smith ke Polda metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara.
Pelaporan Bahar oleh kelompok Jokowi Mania ini sedikit bisa mewakili kegelisahan saya. Betapa tidak, Bahar Smith itu sudah keterlaluan. Ia menyebut Jokowi banci. Sebuah penghinaan keji untuk ukuran seorang Presiden di Republik ini.
Dalam video yang sedang viral, Bahar melontarkan pernyataan soal Jokowi yang membuat dahi berkerut.
“Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi, kamu buka celanaya jangan-jangan haid. Jokowi itu, kayaknya banci itu”, ucap Habib Smith dalam video yang diunggah ke Youtube. Sebelum ucapan itu Bahar juga mencap Jokowi sebagai pengkhianat. Luar biasa berani.
Sebelum video penghinaannya viral, ada juga video lain yang agak lama dimana Bahar dalam dakwahnya menyindir-nyindir Jokowi dan Mahruf Amin. Bahkan dalam video itu bahar menantang aparat untuk menciduknya jika ia salah.
Pelaporan Habib Bahar membuat saya kini agak tenang. Sebelumnya saya begitu gelisah. Tulisan-tulisan teman saya di Seword dengan sangat tajam menyebutnya sebagai sosok yang biadab, setan. Itu adalah ungkapan ketersinggungan dan reaksi atas penghinaan kepada seorang presiden di muka umum.
Saya berbaik sangka saja kepada polisi. Polisi tentu punya SOP untuk menangkap seorang Bahar. Bisa saja banyak pertimbangan sebelum orang ini benar-benar ditangkap. Mungkin Pak polisi sedang menunggu masyarakat melapor. Nah dari laporan itu nantinya, polisi akan memanggil Bahar untuk ditanyai.
Kalau Bahar sudah dipanggil, ia perlu diajukan 30 pertanyaan dan diperiksa 10 jam. Mengapa ia begitu berani menghina Jokowi, mengapa ia melecehkan Jokowi, mengapa ia sangat membenci Jokowi, mengapa dan mengapa. Sesudahnya Bahar ini perlu ditahan saja agar tidak mengulangi perbuatannya.
Saya yakin, semakin lama orang ini dibiarkan, maka ia semakin merajalela melakukan penghinaan. Dan itu bisa menjadi alarm bagi polisi. Polisi akan dicap tidak berani menghentikan perbuatannya. Apalagi kalau seorang Bahar ini diikuti dan dicopy oleh Bahar-bahar lainya, maka ia bisa seperti virus yang menyebar.
Saya pernah mendengar isu bahwa Bahar ini kemana-mana ia dikawal oleh beberapa orang yang berani mati membelanya. Pengawalnya siap menumpahkan darah. Dari isu itu, muncul dugaan saya. Bisa saja polisi hati-hati menangkap orang ini. Namun saya yakin, polisi tidak takut untuk menciduk orang ini biarpun katanya dikawal oleh sekian orang yang berani mati.
Dari jejak digitalnya, beberapa waktu lalu Bahar pernah diciduk polisi karena pernah mengajak pengikutnya untuk menyerbu sebuah café di Jakarta. Bersama beberapa orang pengikutnya Bahar ditangkap dan dijadikan tersangka. Apakah sesudah itu Bahar dibebaskan? Ia sempat dipenjarakah?
Sesudah penangkapan itu, berita mengenai Bahar tidak terdengar lagi. Malah yang terdengar adalah berita soal penolakan Bahar yang ingin kembali berdakwah di Manado. Sesudah itu ada video lainnya yang juga bersifat menghina Jokowi.
Jelas ketika Bahar tidak diciduk oleh aparat, ia semakin garang memprovokasi masyarakat dengan dakwah-dakwah berbau politik. Ia merasa di atas angin, merasa hebat, berilmu dan benar sendiri. Padahal jauh di dalam hatinya, ia juga manusia busuk yang ucapannya saja penuh dengan kata-kata hinaan.
Saya yakin, Bahar ini mau seperti Rizieq yang sudah tertahan di Arab. Ia mungkin bermimpi menjadi pengganti Rizieq, gurunya. Dulu juga Rizieq kalau berdakwah, sangat keras dan cenderung kasar. Menghina kesana-kemari. Nah, mungkin hal itu ditiru oleh Bahar agar terkesan seperti Rizieq dan nantinya diangkat juga menjadi imam besar.

Tetapi tunggu dulu. Bahar perlu mempertanggungjawabkan penghinaannya. Ia perlu dulu diberi pelajaran bagaimana seharusnya bertutur kata. Kita tunggu hasil laporan Rahmat dan kawan-kawan. Kita harap polisi segera menindak-lanjutinya.

Ruang Opini : Cekal Bahar Smith “si Setan Berkedok Ulama” ke Luar Negeri!

Cekal Bahar Smith “si Setan Berkedok Ulama” ke Luar Negeri!


Entah atas dasar apa sehingga Bahar Smith dijadikan sebagai ulama. Sepanjang yang saya ketahui, seorang ulama adalah perpanjangan tangan Tuhan yang bertugas untuk menyuarakan, meneruskan, serta mengajarkan firman Tuhan kepada jemaah. Ulama bertugas menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada seluruh umat.
Bolehkah kita menyebut ulama sebagai wakil Tuhan? Menurut saya boleh. Sebab seorang ulama atau pemuka agama lainnya “ditugasi” oleh Tuhan untuk membimbing para jemaah sesuai dengan maksud Tuhan. Ia bertindak sebagai guru untuk memberi penjelasan tentang apa makna dan maksud dari setiap ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci.
Kehadiran seorang ulama di tengah-tengah jemaah sejatinya adalah untuk menuntun mereka, mengarahakan mereka agar tetap berjalan pada koridor yang telah ditentukan oleh Tuhan, agar tidak menyimpang ke kiri pun ke kanan. Dengan demikian, tujuan keimanan setiap jemaah dapat tercapai, yakni masuk ke surga-Nya yang kekal.
Itu pula sebabnya tidak semua orang dapat atau mampu menjadi ulama. Pendidikan yang mumpuni atau harta yang berlimpah, tidak serta-merta membuat seseorang bisa menjadi ulama. Namun hanya mereka yang memiliki hati yang tulus ikhlas, hati yang senantiasa bersyukur, hati yang penuh kasih dan cinta, yang layak mengemban tugas mulia itu.
Bagaimana mungkin orang yang hatinya dipenuhi kebencian, orang yang hatinya dipenuhi rasa iri dan dengki, hati yang dipenuhi kebohongan dan ketidakjujuran, dapat menjadi ulama? Akan jadi apa para jemaah atau pengikutnya nanti? Seorang ulama hendaklah senantiasa mengajarkan cinta kasih, kebaikan, dan kebajikan.
Siapa yang mampu melakukan itu? Ya itu tadi. Mereka yang memiliki hati mulia itu. Bukanlah orang yang senangnya menebar kebencian, memfitnah, mencaci maki, atau menjelek-jelekkan orang lain dan bahkan pemimpinnya dalam setiap ceramah yang ia lakoni. Sebab ceramah seperti itu, saya pastikan tidak berasal dari Tuhan namun dari setan.
Sebab ciri seorang ulama adalah meneladani karakter dan sifat Tuhan dalam kehidupan dan lakunya sehari-hari. Ia senantiasa menebarkan rasa cinta, kedamaian, keharmonisan, persatuan, saling mengasihi, serta saling mengampuni satu sama lain. Ia menyatukan yang tercerai-berai, dan mendamaikan yang berselisih.
Sifat-sifat mulia seperti itu yang tidak dimiliki oleh Bahar bin Smith. Jika mencermati berbagai ceramah-ceramahnya di Youtube, Bahar sangat tidak layak disebut sebagai wakil Tuhan. Ia sangat tidak pantas dijadikan panutan. Bagi saya, ia lebih tepat disebut sebagai wakil setan. Sebab kata-kata yang selama ini keluar dari mulutnya tidak mencerminkan sifat Ilahi.
Pantaskah jika seorang ulama menghasut pengikutnya dengan menyebut presidennya sebagai seorang penista agama yang kerap mengkriminalisasi ulama hanya karena presidennya itu membubarkan sebuah ormas (yang katanya ormas) Islam karena ingin mengganti Pancasila yang sudah harga mati itu dengan ideologi khilafah?
Pantaskah jika seorang ulama menuduh mantan presidennya sebagai seorang komunis serta menyamakan partai yang dipimpinnya dengan PKI? Pantaskah jika seorang ulama memprovokasi pengikutnya dengan menyebut presidennya bangsat, presidennya banci, presidennya pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, dan pengkhianat rakyat?
Sungguh pernyataan yang sangat bejat, kasar, dan begitu mengerikan. Saya yakin, bahkan seorang penjahat sekali pun tidak akan berani mengeluarkan ucapan tidak beradab seperti itu. Kenapa Bahar Smith begitu berani dan lancangnya berbicara begitu? Sudah tidak ada lagikah moralnya? Atau memang itu disengaja karena “dipesan” oleh seseorang?
Namun terlepas dari apa pun itu alasannya: apakah itu karena kebenciannya kepada Jokowi, apakah itu karena memang Bahar sudah tidak lagi memiliki hati selayaknya hati manusia, apakah itu karena ada pesanan dari partai politik, capres, atau pihak-pihak tertentu, saya tetap menganggapnya sebagai pernyataan setan.
Bahar bukan ulama. Sebab ulama bukan begitu. Ulama menurut saya adalah pribadi yang senantiasa memberi kesejukan, yang menanamkan optimisme, yang menentramkan dan mendamaikan hati setiap pengikutnya, yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, dan yang mengajarkan tentang nilai-nilai keindonesiaan.
Bahar? Ceramahnya selalu saja berbau provokasi, menumbuhkan kebencian, dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ia benar-benar bangsat. Di mata saya, Bahar Smith tidak lebih sebagai sesosok setan berkedok ulama. Ia sesungguhnya adalah setan. Sebab ia seperti sedang kesetanan setiap kali berceramah. Seperti tidak ada damai dalam hatinya.
Tapi syukurlah. Akhirnya ada yang merasa terusik dengan berbagai pernyataan sampahnya itu. Sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya Jokowi Maniamelaporkan Bahar Smith ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menyebut”Jokowi haid, Jokowi banci.” Semoga saja ini menjadi langkah awal untuk membawanya ke penjara.
Baguslah! Kita akan segera melihat Bahar, sang jelmaan Rizieq Shihab itu, menjadi pesakitan. Namun satu hal lagi yang perlu kita minta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, agar segera mencegah Bahar bin Smith bepergian ke luar negeri. Langkahnya harus segera dibatasi. Pergerakannya harus segera dipersempit.
Jangan sampai Bahar kabur sebelum pihak kepolisian memprosesnya secara hukum. Cukuplah sudah pengalaman pahit yang pernah dialami bangsa ini atas kaburnya Rizieq Shihab ke Arab Saudi karena takut mempertanggungjawabkan chatmesumnya dengan Firza Husein. Jangan sampai Bahar menjadi Rizieq Shihab kedua.
Pihak kepolisian harus segara mengajukan permohonan pencekalan Bahar Smith ke luar negeri ke pihak Imigrasi Republik Indonesia. Jika Ratna Sarumpaet penyebarhoax itu sudah dicekal, jika Ahmad Dhani terdakwa ujaran kebencian itu juga sudah dicekal, maka sudah saatnya Bahar Smith dicekal. Sebab tidak menutup kemungkinan ia juga akan kabur menyusul junjungannya yang sudah terlebih dahulu melarikan diri.

Sekali lagi, cekal Bahar Smith ke luar negeri. Hukum dia seberat-beratnya. Sebab dia pantas menerimanya.

Habib Bahar Smith Dipolisikan soal Video 'Jokowi Banci'

Habib Bahar Smith Dipolisikan soal Video 'Jokowi Banci'

Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri 'Jokowi Mania' melaporkan Habib Bahar bin Ali bin Smith ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara. 

Habib Bahar Smith melontarkan pernyataan soal Jokowi dan tersebar di media sosial dalam bentuk video.

"Intinya reaksi kami sebagai warga Indonesia melihat video yang buat saya itu menghina simbol negera," ujar Ketua Jokowi Mania Rahmat, saat dihubungi Wartawan, Rabu (28/11).


Rahmat juga membawa sejumlah barang bukti berupa video, link video, dan akun YouTube yang mengunggah video yang dianggapnya menghina Presiden Joko Widodo.

"Kalau barang bukti ada beberapa video, ada link akun akun Youtube, ada beberapa," ujar Rahmat.

Dalam video yang berdurasi 60 detik itu, Habib Smith menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Ia juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci dan menyerukan untuk membuka celananya.


Video itu, kata Rahmat direkam saat perayaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W 17 November 2018 lalu di daerah Batu Ceper, Tangerang, Banten.

"Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu," ucap Habib Smith dalam video yang diunggah ke YouTube pada Selasa (27/11).
Hingga berita ini diturunkan, proses laporan masih berlangsung. Rahmat berharap agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh polisi.

Menurut dia siapapun yang menghina simbol negara harus ditindak tegas sesuai hukum. 

"Siapapun mereka kita wajib laporkan dan berharap polisi memproses," ujarnya.

GJI Tolak Reuni Aksi 212, Diduga Jadi Ajang Dakwah Khilafah

GJI Tolak Reuni Aksi 212, Diduga Jadi Ajang Dakwah Khilafah 

Gerakan Jaga Indonesia (GJI) menolak rencana penyelenggaraan Reuni Aksi 212 di bilangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12) mendatang.

Sekretaris Jenderal Nasional GJI Boedi Djarot menilai Reuni Aksi 212 hanya akan menjadi tempat menyiarkan dakwah khilafah yang diusung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan bertentangan dengan Pancasila. 

"Nanti di dalam aksi reuni akan muncul simbol, slogan, dan yel-yel menyerupai gerakan HTI. Maka kami lihat ini gerakan adalah gerakan dakwah dari paham khilafah yang diusung HTI dan itu bertentangan dengan Pancasila," ucap Boedi dalam konferensi pers di kantornya, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Rabu (28/11).




Ia pun mengaku tidak melihat urgensi penyelenggaraan Reuni Aksi 212 yang terkait dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberadaan Indonesia, serta Pancasila. 

Boedi pun menegaskan HTI bukan organisasi atau partai biasa, melainkan organisasi atau partai politik tingkat internasional yang hanya menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya.

"Maka ini harus disikapi dengan tegas," ujarnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Aksi GJI Tirtayasa meyakini Reuni Aksi 212 akan menjadi ajang untuk menyuarakan perjuangan khilafah dan HTI. Dia berkata, hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal yang disampaikan dalam Reuni Aksi 212 yang diselenggarakan pada 2017 silam.

Dia menduga agenda utama Reuni Aksi 212 tahun ini adalah untuk memuluskan agar khilafah bisa berdiri di Indonesia.

"Flash back setahun ke belakang, acara mereka apa yang mereka teriakan dalam acara itu, teriakan khilafah, teriakan HTI berkumandang," ucap dia.


Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengaku telah menerima surat pemberitahuan rencana penyelenggaraan Reuni Aksi 212 di bilangan Monas pada Minggu (2/12) mendatang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan sejumlah personel telah disiapkan untuk mengamankan jalannya acara tersebut. 

Namun, ia belum bisa memastikan apakah pada saat acara berlangsung akan dilakukan rekayasa lalu lintas, buka atau penutupan jalan.

Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan personel TNI dalam mengamankan acara reuni akbar ini.

"Biro Operasi akan melakukan persiapan perencanaan pengamanan," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Selasa (27/11).

Peluang Ahok ke PDIP dan Pengaruh Bagi Jokowi di Pilpres 2019

Peluang Ahok ke PDIP dan Pengaruh Bagi Jokowi di Pilpres 2019

 Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut bakal bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Ahok akan masuk ke partai berlambang banteng moncong putih itu selepas bebas dari penjara.

Terpidana penista agama itu dihukum 2 tahun penjara. Ahok mendekam di balik jeruji besi sejak Mei 2017. Dia diprediksi bisa bebas murni pada akhir Januari 2019, jika kembali mendapat remisi pada Hari Raya Natal, 25 Desember 2018.

Rencana Ahok berlabuh ke partai besutan Megawati Soekarnoputri itu pertama kali disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Menurut Djarot, Ahok bakal bergabung ke PDIP bila kembali terjun ke dunia politik.


"Dia [Ahok] bilang, 'kalau nanti saya masuk politik, saya akan pasti masuk PDI Perjuangan'," kata Djarot, Senin (27/11).

Wacana bakal bergabungnya Ahok dengan PDIP langsung mendapat tanggapan sejumlah politisi, baik dari PDIP maupun lawan politiknya. PDIP membuka pintu bagi Ahok, maupun pihak-pihak lain yang ingin bergabung.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar tak kaget dengan rencana Ahok bakal gabung ke PDIP seperti yang disampaikan Djarot, mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Idil menilai Ahok dengan PDIP telah memiliki hubungan emosional sejak Pilgub DKI 2012.

Saat itu, PDIP bersama Gerindra mengusung pasangan Joko Widodo-Ahok. Pasangan Jokowi-Ahok pun mampu unggul dari petahana. Kemudian pada Pilgub DKI 2017, Ahok kembali diusung PDIP. Kala itu Ahok maju sebagai calon gubernur bersama Djarot.

"Tidak mengejutkan kalau Ahok memutuskan gabung ke PDIP, karena Pilkada kemrin juga dia diusung PDIP. Dia masuk ke PDIP tentu ada ikatan emosional," kata Idil kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (28/11).

Jauh sebelumnya, Ahok telah malang melintang di sejumlah partai politik. Dia pernah berkarier Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sebagai ketua cabang Kabupaten Belitung Timur. Ahok pun berhasil duduk di Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur 2004-2009.

Belum selesai masa tugasnya, Ahok maju sebagai calon bupati Belitung Timur pada 2005. Berpasangan dengan Khairul Effendi, Ahok menang. Baru setahun menjabat, Ahok mengundurkan diri untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007.

Namun, Ahok kandas. Selang dua tahun kemudian, dia memutuskan maju sebagai calon legislatif anggota DPR 2009-2014. Lewat Partai Golkar, pria kelahiran 29 Juni 1966 itu berhasil duduk sebagai wakil rakyat di Senayan dari daerah pemilihan Bangka Belitung.

Dari Golkar, Ahok kemudian bergabung ke Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Bergabungnya Ahok ke Gerindra tak terlepas dari kepentingan mengikuti Pilgub DKI bersama Jokowi yang berasal dari PDIP.

Namun, menjelang pelantikan Jokowi, yang terpilih sebagai Presiden 2014-2019, Ahok sempat 'cekcok' dengan Gerindra. Ahok tidak sepakat dengan usulan Gerindra yang ingin pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang ramai pada medio September 2014.

Atas perbedaan pandangan itu, Ahok memutuskan keluar dari Gerindra. Dia sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik Gerindra. Sejak saat itu, Ahok tak memiliki partai politik sampai bertarung kembali di Pilgub DKI 2017 lalu.

Dengan rekam jejak di beberapa partai politik dan kancah politik, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, Ahok disebut Idil bakal memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi Jokowi di Pilpres 2019.

Apalagi, kata Idil, Ahok memiliki simpatisan baik yang tergabung dalam 'Teman Ahok' maupun masyarakat lainnya yang disebut sebagai 'Ahokers'. Menurut Idil, fakta ini yang menjadi posisi tawar Ahok bila nanti bergabung ke PDIP.

"Bagi (Jokowi-Ma'ruf) Ahokers itu cukup signifikan, artinya cukup memberikan pengaruh besar. Di mana patron-nya si Ahok, di mana dia berlabuh atau menentukan satu pilihan, kemungkinan besar Ahokers akan mengikuti," ujarnya.

Idil mengatakan Ahok bisa terlibat langsung dalam kontestasi Pilpres 2019. Bila benar bisa bebas murni pada akhir Januari 2019, ada waktu sekitar 3 bulan bagi Ahok untuk aktif mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf, yang turut diusung PDIP.Pisau Bermata Dua

Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ahmad Bakir Ihsan menilai PDIP tentu akan mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan menerima Ahok, salah satunya soal kontestasi politik di Indonesia yang masih disesaki aspek identitas.

"Tentu itu juga bisa menjadi pertimbangan baik bagi PDIP maupun orang yang selama ini menempatkan Ahok sebagai sosok yang dengan segala kontroversi," ujar Bakir kepadaCNNIndonesia.com.

Saat akan maju sebagai calon gubernur DKI bersama Djarot, Ahok diserang dengan isu berbau SARA. Dia dituding menista agama Islam. Beberapa organisasi berbasis Islam, seperti FPI, FUI, HTI mengecam Ahok, sampai menggelar aksi berjilid mendesak Ahok dipenjara atas pernyataan soal Surat Al Maidah ayat 51.

Ahok pun dilaporkan ke polisi hingga akhirnya masuk jeruji besi. Ahok divonis 2 tahun penjara. Proses hukum kasus penistaan agama ini bergulir saat Ahok ikut dalam kontestasi Pilgub DKI 2017.Kelompok yang mendesak Ahok dipenjara itu, juga menyerukan agar warga Ibu Kota tak memilih pemimpin non-muslim. Bahkan, muncul ancaman bila ada warga kedapatan memilih Ahok, mereka tak akan salati jenazahnya.

Rentetan fakta di atas, kata Bakir, sangat mungkin dimainkan oleh lawan politik Ahok maupun PDIP dalam proses Pilpres 2019 ini. Menurut Bakir, sangat terbuka lawan politik Ahok menyerang PDIP maupun Jokowi dengan isu identitas.

"Tentu lawan-lawan politik selalu mencari celah untuk meraup suara dengan berbagai cara, salah satunya mungkin mengingatkan kembali tentang Ahok," ujarnya.

Di sisi lain, Bakir menyatakan bahwa karier politik Ahok bisa saja kembali moncer saat nanti bergabung dengan PDIP. Bakir menyebut Ahok bisa menempatkan diri sebagai pribadi sebelum kasus itu mencuat.
Ahok, kata Bakir, juga memiliki prestasi selama memimpin Jakarta. Menurutnya, untuk saat ini Ahok bisa lebih berhati-hati dalam bertindak.

"Ahok mungkin bisa lebih berhati-hati dan menghindari aspek itu (politik identitas) dengan cara lebih memunculkan potensi dirinya sebagai seorang politisi," kata dia.

Selain itu, Bakir menyebut tak bisa dibantah bila Ahok memiliki simpatisan yang masif. Bakir merujuk pada Pilgub DKI Jakarta, di mana Ahok bersama Djarot mampun meraup 2.350.366 suara, meskipun kalah dari Anies-Sandi.

"Tentu nanti tinggal bagaimana kemudian, menempatkan Ahok secara pas dalam landscapepolitik nasional sekarang ini," kata dia.

Di sisi lain, Idil mengatakan serangan politik identitas ke PDIP maupun langsung kepada Jokowi saat Ahok terjun kembali ke kancah politik tak bisa terelakan. Menurut Idil, tak menutup kemungkinan lawan politik Jokowi akan menghubungkan kasus Ahok dengan proses Pilpres 2019.

"Bagi kubu sebelah pasti tentu akan menghubungkannya di mana kemudian Jokowi dianggap sebagai orang yang juga ikut menampung itu lah (penista agama) . Selalu dihubungkan Pak Jokowi pendukung Ahok," tuturnya.