Polisi Bongkar Rumah Produksi Ganja Sintetis di Bali

Polisi membongkar sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat memproduksi narkotik jenis ganja sintetis di Jalan Tunjung Sari Perum Pesona Paramita 2, Denpasar, Bali pada Selasa (20/3).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Eko Daniyanto mengatakan polisi menemukan sekitar 30,5 kilogram bahan baku pembuat ganja sintetis, yakni berupa serbuk 5-Fluoro ADB dan tembakau.

"Barang bukti, satu buah kardus yang berisi serbuk putih kekuningan dengan berat 500 gram dan tembakau yang sudah dicampur dengan 5-fluoro ADB kurang lebih 30 kilogram," kata Eko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3).Dia menjelaskan, pengungkapan kasus ini dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ganja sintetis itu dikirim melalui perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, FedEx, dari China pada Senin (19/3).

Menyikapi informasi tersebut, pihaknya langsung menggerebek dan membongkar lokasi tujuan pengiriman hingga akhirnya menemukan barang bukti. Polisi menangkap dua orang tersangka, yakni Krisna Andika Putra dan Anak Agung Ekananda.

Eko menambahkan, pelaku memasarkan ganja sintetis ini melalui berbagai aplikasi tukar pesan BBM dan Line, serta media sosial Instagram. 

Novel Ghost Fleet, Rujukan Indonesia Bubar 2030 versi Prabowo

Pernyataan Indonesia bubar di tahun 2030 ternyata bukan sekali dinyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain dalam pidato dalam acara "Konferensi Nasional dan Temu Kader", Prabowo juga pernah menyebut Indonesia Bubar di 2030 dalam acara bedah buku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada 18 September 2017 lalu.

Dalam rekaman video yang diunggah akun Gerindra TV di Youtube, Prabowo mengatakan dalam novel berjudul Ghost Fleet yang ditulis dua ahli strategi Amerika Serikat, digambarkan sebuah perang antara Amerika Serikat melawan China di tahun 2030.

Menurut Prabowo, dalam buku tersebut tertulis, Republik Indonesia di tahun 2030 sudah tidak ada lagi.

"Ghost Fleet ini novel, tapi ditulis dua ahli strategi dari Amerika, menggambarkan sebuah skenario perang antara China dan Amerika tahun 2030. Yang menarik dari sini bagi kita hanya satu. Mereka ramalkan tahun 2030, Republik Indonesia sudah tidak ada lagi," kata Prabowo.Novel fiksi Ghost Fleet sendiri merupakan karya dari pengamat politik dan kebijakan ternama asal Amerika Serikat, Peter Warren Singer dan August Cole. Judul asli novel tersebut adalahGhost Fleet: a Novel of The Next World War. Terbit pertama kali di Amerika Serikat pada 2015 lalu dengan lebih dari 400 halaman.

Novel ini menjadi perhatian serius bagi petinggi militer Amerika Serikat. Pensiunan Laksamana James G Stavridis menyebut buku ini sebagai blue print untuk memahami peperangan di masa depan. Stavridis, yang kini menjabat sebagai dekan di fakultas Hubungan Internasional Tufts University, mewajibkan pimpinan militer untuk membaca novel tersebut.Ghost Fleet sendiri lebih banyak menggambarkan perang antara China dan Amerika Serikat pada tahun 2030 ketimbang sebab musabab Indonesia tidak lagi eksis.

Singer menggambarkan situasi perang modern ketika pesawat tanpa awak (drone) mendominasi angkatan udara kedua belah pihak. Perang juga melanda sistem informasi tingkat tinggi, dan cakupannya bukan hanya peretasan situs internet, melainkan satelit yang memantau bagian permukaan bumi.

Singer juga menceritakan China yang mengalami kemajuan pesat. Di samping lebih kaya dari AS, China juga mampu menciptakan persenjataan yang sangat canggih. Kelompok komunis China pun digambarkan sudah tidak memiliki pengaruh dan telah usang. China dipimpin oleh kelompok baru yang disebut sebagai Directorate. 

Directorate merupakan elit gabungan antara kelas pengusaha kelas kakap dan para pimpinan tentara. Kelompok ini menggantikan pemimpin partai komunis yang segera dilupakan.

Jaksa Desak Penangkapan Mantan Presiden Korsel Terkait Suap

Jaksa Korea Selatan mendesak pengadilan mengeluarkan surat penangkapan mantan presiden Lee Myung-bak atas tuduhan suap senilai jutaan dolar.

"Masing-masing tuduhan yang dia hadapi merupakan pelanggaran signifikan yang memerlukan penahanan secara resmi," kata seorang jaksa kepada sejumlah media lokal seperti dikutip AFP, Rabu (21/3).

Permintaan penahanan ini dilakukan karena jaksa khawatir Lee akan memusnahkan sejumlah bukti penyelidikan.Kami meyakini ada risiko besar kemungkinan pemusnahan barang bukti," katanya.Jaksa telah beberapa kali menginterogasi presiden Korsel periode 2008-2013 itu atas serangkaian kasus suap pada pekan lalu.

Lee dituding menerima suap dan memberi pengampunan terhadap pemimpin Grup Samsung Lee Kun-hee pada 2009 lalu yang dihukum karena penggelapan pajak.

Pria 76 tahun itu juga dituduh menerima jutaan dolar dari mantan CEO sebuah grup perbankan untuk membantu pengangkatannya.

Selain itu, Lee juga diduga menerima US$100 ribu dari agen mata-mata negara dan menggelapkan jutaan uang dari sebuah perusahaan suku cadang mobil milik kerabatnya.Jika surat perintah keluar, Lee akan menjadi mantan presiden Korsel keempat yang ditangkap karena tuduhan korupsi.

Hingga kini, Lee berkeras membantah segala tudingan itu. Dia juga menganggap penyelidikan jaksa tersebut sebagai tindakan "balas dendam politis" oleh musuh-musuhnya.

Penerus Lee, presiden perempuan pertama Park Geun-hye, juga dimakzulkan pada 2017 atas tuduhan serupa. Saat ini Park masih ditahan dan menunggu vonis pengadilan.

Presiden ke-11, Chun Doo-hwan, dan presiden ke-13, Roh Tae-woo, juga sempat mendekam di penjara pada 1990-an setelah terbukti korupsi dan berhkianat.

Chun dan Roh menerima pengampunan setelah dipenjara selama dua tahun. 

Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan

Surat kabar pemerintah China menyebut Beijing mesti menyiapkan tindakan militer terhadap Taiwan dan menekan Amerika Serikat dalam kerja sama terkait Korea Utara, setelah Washington meloloskan undang-undang kerja sama dengan Taipei.

Beijing marah setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendorong pemerintahannya mengirim pejabat senior ke Taiwan dan sebaliknya, pekan lalu.

Di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Alex Wong mengatakan komitmen Amerika pada Taiwan berada di titik terkuat. Dia juga menyebut pulau itu merupakan inspirasi bagi kawasan Indo-Pasifik.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap pulau yang punya pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi pembangkang. Presiden Xi Jinping pada Selasa mengancam negara tersebut akan menerima "hukuman bersejarah" karena upaya separatisme.Dalam artikel editorialnya yang dikutip Reuters, Global Times menyatakan pemerintah China mesti "menyerang balik" undang-undang yang diloloskan AS.

"China bisa menekan AS pada area kerja sama bilateral lain: misalnya, isu Semenanjung Korea dan nuklir Iran. China juga bisa memosisikan diri melawan AS di organisasi internasional seperti PBB."

"China daratan juga mesti mempersiapkan bentrokan militer langsung di Selat Taiwan. Pemerintah mesti memastikan eskalasi pertukaran pejabat AS-Taiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan," kata koran yang diterbitkan Partai Komunis China itu.

"Surat kabar ini telah menyarankan China daratan bisa mengirim pesawat dan kapal tempur melintasi jalur tengah Selat Taiwan. Hal ini bisa diimplementasikan bertahap, bergantung pada situasi lintas Selat."Masalah seputar pulau itu adalah salah satu isu paling sensitif bagi China yang bisa memicu pertikaian militer. Menekankan ancaman, Taiwan mengirim kapal dan pesawat pada Rabu kemarin untuk membayangi kapal induk China yang melintasi selat.

The Global Times menyatakan "unifikasi damai" tidak selali berarti proses yang berharmoni dan menyenangkan.

"Tongkat lebih berarti daripada bunga dalam jalan menuju reunifikasi damai," kata surat kabar itu.

Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, anggota partai pro-kemerdekaan Taiwan, pada 2016 lalu.China curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi. Hal itu tidak bisa ditolerir para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meski Tsai telah mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen menjaga perdamaian.

Pelaku Bom Texas Rekam Video Pengakuan Sebelum Ledakkan Diri

Pelaku serangan bom berantai selama tiga pekan di Texas merekam video "pengakuan" berdurasi 25 menit yang ditemukan setelah ia meledakkan diri saat hendak ditangkap polisi.

Pelaku bom teridentifikasi sebagai Mark Conditt (23), pengangguran dari Pflugerville di pinggiran Austin. Dia sempat dituntut atas tuduhan kepemilikan dan pengiriman alat peledak ilegal.

"Dia tidak menyebut apapun soal terorisme, dan tidak menyebut apapun soal kebencian, tapi video itu berisi ratapan pemuda yang menghadapi tantangan, berbicara tentang tantangan di kehidupan pribadinya," kata Kepala Kepolisian Austin Brian Manley kepada wartawan, dikutipReuters.

Petugas juga menemukan komponen alat peledak di rumah Conditt.Beberapa jam sebelumnya, polisi sempat melacak Conditt ke sebuah hotel, 32 kilometer utara Austin. Saat sedang dibuntuti, pelaku menepikan mobilnya dan meledakan diri, kata Manley.

Polisi memperingatkan bahwa dia mungkin sudah menanam atau mengirim bom lain. Namun, kematian pelaku tetap membawa ketenangan bagi 1 juta warga Austin. Selain menewaskan dua orang, pengeboman yang dimulai pada 2 Maret juga melukai lima lainnya.

Di rumah Conditt, petugas dari Biro Investigasi Federal (FBI) dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak (ATF) menemukan komponen bom mirip dengan yang digunakan dalam serangkaian serangan itu.

"Saya tidak akan menyebutnya pabrik bom, tapi jelas ada komponen yang konsisten dengan apa yang kami temukan di alat-alat peledak lain," kata Fred Milanowski, agen khusus ATF, kepada wartawan.Penyidik menahan dua teman serumah Conditt, kata Kepolisian Austin. Salah seorangnya dilepaskan setelah diperiksa, sementara yang lain masih terus diperiksa. Polisi menyatakan nama-nama mereka tidak akan dipublikasi karena tidak ditahan.

Tingkatkan pelayanan publik, Pemprov Sulut ciptakan inovasi baru dalam pelayanan

Seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang mendorong pemerintah untuk mengupayakan berbagai langkah strategis, mulai dari optimalisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, peningkatan peran Ombudsman, hingga mendorong setiap instansi untuk menciptakan satu inovasi (one agency, one innovation).

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada acara monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan pendampingan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Ruang WOC, Selasa (20/3/2018) pagi.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk memenuhi kriteria atau komponen standar pelayanan, seperti : SOP, ISO, Maklumat, Alur Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Sarana Prasarana, Produk Pelayanan, dan Kualifikasi Pelaksana, termasuk peningkatan kebersihan dan perubahan mindset Aparatur," katanya .

Terkait peningkatan peran ombudsman, Gubernur Olly mengapresiasi Ombudsman RI Perwakilan Sulut yang selalu melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah provinsi untuk melengkapi persyaratan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan.

"Khususnya dalam upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik bagi kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Disamping itu, Gubernur Olly meminta setiap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih serius merespon perintah Standar Pelayanan Publik ini agar setiap kriteria ataupun komponen standar pelayanan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mampu dicapai optimal.

"Tingkatkan terus kinerja pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengajak dan mengharapkan pendampingan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulut untuk mengarahkan Perangkat Daerah agar dapat terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanannya bagi masyarakat.

"Saya harapkan Ombudsman RI Perwakilan Sulut dapat terus mendampingi seluruh Perangkat Daerah sehingga secara akumulatif akan bermuara pada tercapainya kesejahteraan bangsa secara menyeluruh," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Helda Tirajoh dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Penandatanganan P3D diapresiasi Wagub Kandouw

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Sekretaris Daerah yang ada di 15 kabupaten/kota se Sulut, kemarin Selasa (20/3) menandatangani berita acara perubahan lampiran serah terima penyerahan Personil  Penganggaran Prasarana dan Dokumen  (P3D) dari Pemerintah Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi.  Dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, penyerapan anggaran tidak perlu tunda-tunda. Dirinya mengungkapkan, celah fiskal tahun ini semua pendapatan asli daerah (PAD) masih jongkok dan masih menunggu dan berharap ke pemerintah pusat. 

"Jadi akan ada seleksi dari pemerintah pusat siapa yang akan dapat anggaran dari tersebut. Karena itu jangan lama dalam melakukan penyerapan anggaran. Begitu dengan daerah pemilihan, dana KPU dan THL bisa menjadi serapan," sebut Kandouw.

Dirinya mengatakan, beberapa tahun lalu serapan tidak maksimal dan akhirnya tahun selanjutnya pemerintah Sulut diberikan penghematan 10 persen. Jadi sarannya jangan ada anggaran yang tertinggal. Wagub juga menambahkan, koordinasi antara pemerintah yang ada di daerah harus terus dijaga agar situasi daerah tersebut tetap kondusif. 

"Setiap saya bertemu wakil bupati, saya selalu mengingatkan tentang ukuran baju, yang artinya harus tau tupoksi. Jadi apa yang diinstruksikan bupati harus bisa di amankan wakilnya. Sekretaris di daerah juga jangan menghalangi, semua harus bisa saling mengingatkan jangan sampai ada yang mis komunikasi antara pimpinan daerah," ucapnya sembari menambahkan, beberapa daerah menurut hemat saya sudah sangat baik koordinasinya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen mengatakan, beberapa waktu lalu pemerintah telah membenahi unit layanan pengadaan. Itu agar semua sistem yang ada di pengadaan menuju kehal yang lebih baik. Dirinya juga mengatakan, hampir 15 kabupaten/kota ini sudah ada PTSP. Semua sistem perizinan ini harus mengunakan aplikasi, karena daerah lain sudah mengunakan sistem online. Jadi selain ada hardware ASN juga harus diberdayakan untuk pengunaannya. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus lebih intens dalam melakukan pendampingan kepada kepala desa agar tidak disalah gunakan.

"LAKIP di kabupaten/kota masih belum bergerak. Jadi sampai 31 maret kita menggalakan inovasi pelayan publik. Saya harapkan untuk kabupaten/kota harus melakukan koordinasi yang intens dengan kemneterian PANRB agar supaya inovasi pelayanan publik bisa secara baik dilakukan disemua kabupaten/kota," sebutnya.

Silangen juga mengingatkan, setiap pekerjaan harus selalu berhati-hati karena ada lembaga yang secara diam-diam melakukan pengawasn untuk melakukan operasi tangkap tangan. Karena itu semua kepala daerah dan ASN maka bekerja secara jujur. Karena jika tidak ada niat, maka OTT tersebut tidak akan terjadi. (Humas Propinsi Sulut)

Rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan UKM Se-Provinsi Sulut

Keadilan serta kesetaraan Gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah. Hal ini  disampaikan  Gubernur Sulawesi utara Olly Dondokambey SE pada acara pembukaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan UKM Se-Provinsi Sulut yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS, Rabu (21/3/2018) di hotel Ibis manado.

Dalam sambutan Sekprov mengatakan, kaum gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global ( Millenium Development Goal's/ MDG's ) hasil kesepakatan dari negara seluruh dunia, yang artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan.

Lanjut Sekprov, pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing.

Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa, terlebih banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh bedaya dan aspek yang menyantuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis dan keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM.

Lebih jauh Sekprov mengatakan agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir. Happy Korah M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah,  memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran,  fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Hadir dalam acara ini para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Sulut(humas provinsi sulut)

Pimpin sidang Majelis Sinode GMIM ke-79, Gubernur tampak cekatan

Kecekatan, kearifan dan ketegasan seorang Olly Dondokambey terlihat dalam Sidang Paripurna Majelis Sinode GMIM Ke-79 yang digelar di Grand Kawanua Convention Center Manado, Rabu (21/3/2018)Sebagaimana dalam agenda pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM periode pelayanan 2018-2022 tersebut, Gubernur Olly yang juga Ketua Panitia Sidang Majelis Sinode mampu menuntun proses pemilihan secara efektif namun tetap aspiratif. Kepiawaian Olly dalam memimpin sidang membuat suasana pemilihan yang serius santai dan penuh kekeluargaan. Semua tahapan pemilihan BPMS yang menggunakan sistem e voting dengan gamblang ia pimpin secara kebersamaan dan demokratis.Pemilihan BPMS GMIM kali ini juga menoreh sejarah karena pertamakalinya menggunakan sistem e voting. Sistem ini terjamin kerahasiaannya dan mencegah kesalahan pada proses pemilihan."Terimakasih karena telah mempercayakan saya jadi ketua panitia pemilihan. Pemilihan dengan e voting ini sangat terjamin kerahasiaannya. Semua database tersimpan di server. Tidak ada yang tahu siapa yang dipilih peserta kecuali peserta itu sendiri," kata Olly.Selain itu, untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, Olly pun beranjak dari tempat duduknya untuk melakukan pengecekan langsung perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan termasuk kesiapan pembatas jalur yang dilalui peserta menuju bilik suara.Diketahui, sebanyak 1744 peserta pemilihan yang berasal dari 937 jemaat dan 126 wilayah pelayanan GMIM berhak menggunakan hak suaranya. Mereka terdiri dari Utusan Jemaat, Utusan Wilayah dan BPMS GMIM.Usai mendengar arahan Olly, seluruh peserta secara tertib berjalan ke bilik di mana terdapat tablet dan printer. Kemudian, peserta menekan tombol 'Mulai' yang ada di halaman awal aplikasi e-voting yang tersedia di tablet. Setelah itu, peserta memindai QR code yang terdapat di kartu pemilihnya untuk masuk ke halaman berikutnya yang memuat daftar kandidat. Di dalam bilik suara, peserta menekan nama kandidat tertentu untuk menentukan pilihannya.Berdasarkan tata tertib pemilihan e voting, setelah peserta menekan tombol 'Ya' atas pilihannya maka secara otomatis peserta akan keluar dari aplikasi dan printer akan mencetak kertas suara yang berisi nama kandidat yang dipilihnya. Peserta mengambil kertas suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Pemilihan diawali dengan memilih Ketua BPMS GMIM. Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar menjadi peserta pertama yang menggunakan hak suaranya.Menariknya, para peserta baik yang sedang menunggu giliran menggunakan hak suara ataupun yang telah melaksanakan hak pilih mendapatkan coklat dari Gubernur Olly. Seluruh peserta pemilihan pun antusias menerima coklat dari orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu.Tiba saatnya penghitungan suara Ketua BPMS GMIM. Gubernur Olly menggunakan kode akses yang dimilikinya untuk membuka database hasil pemilihan. Hasilnya Pdt. Dr. Hein Arina meraih 1110 suara terpilih menjadi Ketua Sinode GMIM. Perolehan suara Pdt. Hein Arina telah memenuhi syarat 50 persen tambah satu. Karena dari 1744 peserta yang menggunakan hak suara tercatat 1702 suara. Sehingga pemenangnya harus meraih minimal 852 suara. Adapun Pdt. Hendry Runtuwene berada di urutan kedua dengan meraih 466 suara. Sedangkan posisi ketiga diraih Pdt. Petra Rembang dengan pencapaian 96 suara.Agenda itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua BPMS GMIM yang lama Pdt Dr HWB Sumakul, bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Prov. Sulut)