Ciptakan Generasi Muda Kritis Terhadap Perkembangan Politik, Pemprov Sulut dan DPR RI Dorong Mahasiswa Optimalkan Program Parlemen Kampus

Salah satu agenda penting dibalik Program Parlemen Kampus yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah untuk menjadikan para generasi muda sebagai ujung tombak Republik Indonesia dalam memahami dan mengkritisi dinamika perkembangan politik saat ini.




Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPR-RI Drs. Utut Adianto pada Kegiatan  Parlemen Kampus 2019 dengan Tema Pemilu Serentak 2019 : "Dinamika, Tantangan dan Harapan" yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E. Kandouw di Ruang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (27/02/19).




Lebih jauh lagi Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa pemilihan kali ini adalah pemilu yang ke 12 sejak tahun 1955 yang artinya sejarah Bangsa Indonesia adalah sejarah pemilu yang damai.

"Kalau akhir-akhir ini sering ada bentrok, hoax, ujaran kebencian tentang pemilu saya berharap kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Utara tidak termasuk dalam bagian itu," harapnya.




Dirinya menambahkan bahwa perubahan zaman adalah keniscayaan, tetapi yang tidak boleh berubah adalah karakter. Karena Indonesia adalah bangsa yang sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi dan tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika. 

"Oleh karena itu idealnya adik-adik kedepan untuk menjadi pilar yang menjunjung tinggi dua hal tersebut. Karena karakter ini sejalan dan berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa. Tidak ada suatu bangsa yang maju dengan karakter yang lemah," papar dia.




Pada kegiatan yang sama, Wagub Steven menyampaikan selamat datang kepada Wakil Ketua DPR-RI di Bumi Nyiur Melambai yang juga dikenal sebagai Land of Smilling People (daerah yang penuh senyuman).

"Kita harus bersyukur karena kegiatan Parlemen Kampus diadakan di Sulawesi Utara, karena tidak semua provinsi bisa mendapatkan kesempatan yang langka seperti ini," ucap Wagub.

Lebih lanjut Wagub mengungkapkan bahwa dirinya percaya seluruh Mahasiswa atau peserta memiliki pemikiran yang masih bersih dan belum terkontaminasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa menjadi andalan kedepan untuk bangsa dan negara ini.

"Pertemuan kegiatan selama dua hari ini agar supaya dapat di optimalkan dengan baik. Maka dari itu mari kita semua manfaatkan kegiatan seperti ini karena ini perlu dan penting sekali," ajak Wagub Kandouw.

Senada, Sekjen DPR-RI Indra Iskandar menambahkan bahwa parlemen kampus merupakan kesempatan dan proses berharga bagi pendidikan para mahasiswa dalam memahami dan mengkritisi dinamika perkembangan politik saat ini, agar para mahasiswa nantinya dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.




Turut hadir anggota DPR-RI Djendri A. Keintjem, Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulut Drs. Edison Humiang, M.Si, Rektor UNIMA Dr. Julyeta Runtuwene, serta para mahasiswa dari beberapa universitas di Sulut.

Dibuka Mendagri, Ibu Rita Hadiri Rakornas PKK 2019

Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PKK 2019 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (26/2/2019). Rakornas diikuti Ketua Ketua TP-PKK Provinsi, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota serta Dinas PMD Provinsi se-Indonesia.

Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi Rakornas yang ditata PKK dalam rangka meningkatkan kerjasama, saling memahami, menjaga toleransi sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi tentang perkembangan daerahnya masing-masing.

“Rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh pengurus PKK baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat pemerintahan desa dalam upaya untuk membantu percepatan pembangunan khususnya mengenai kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing," kata Mendagri.

Lanjut Mendagri, dulu ada jargon -jargon pemerintah tentang sandang, pangan dan papan. Menurutnya, masalah sandang mungkin sudah selesai tapi ada hal lain yang belum selesai yaitu masalah yang berkaitan dengan papan perumahan yang sehat, layak yang punya sanitasi secara umum yang bisa memenuhi kesehatan keluarga.

"Banyak dari masyarakat kita dari kalangan pns, buruh petani, nelayan masih banyak yang belum mempunyai rumah yang sehat, bersih dan penerangan untuk itu program dari Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla dengan program satu juta rumah dalam tempo tiga tahun dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang ada," ujar Mendagri.

Lebih jauh Mendagri mengatakan gerakan PKK jelas sebagai mitra pemerintah yang mana dituntut berperan aktif dalam mendukung capaian program prioritas.dan kegiatan pemerintah baik tingkat pusat provinsi kabupaten kota sehingga tugas Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota harus berpegang berpedoman kepada program kerja Gubernur Bupati Walikota dalam rangka menjabarkan programnya bersinergi dengan dinas dan instansin terkait untuk kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat.

"Forum Rakernas ini diharapkan dapat menyusun program program baik skala nasional, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing sehingga sinergi satu daerah dengan daerah yang lain dengan program secara nasional," harap Mendagri.

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dalam laporannya mengatakan bahwa Rakornas 2019 mengusung tema “Peranan TP-PKK dalam Pencegahan Stunting melalui 10 program pokok PKK”.

“Keterlibatan antara Pokja menjadi bagian yang sangat krusial untuk saling bersinergi dalam pencapaiannya, sehingga tidak terjadi dominasi Pokja yang mengakibatkan konflik internal, disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan disepakati bersama, sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting,” jelas Ketua Umum PKK. (Humas Pemprov Sulut)

Bahar Dijerat 8 Pasal Terkait Penganiayaan dan Perlindungan Anak

Persidangan kasus penganiayaan oleh Habib Bahar Smith, baru saja selesai digelar.

Dalam persidangan selama hampir dua jam, Jaksa Kejati Jabar dan Kejari Cibinong, membacakan dakwaan terhadap pengasuh Ponpes Tajur Al Alawiyin Bogor.

Dalam dakwaan Jaksa, Bahar Smith dijerat delapan pasal.

Delapan pasal tersebut, dibagi dalam tahapan dakwaan sebanyak lima tahapan.

Yakni, Primer – Subsider, Kedua Primer, lebih Subsider- lebih Subsider lagi.

Pasal yang disangkakan, yakni pasal 333 ayat 1, 351 ayat 1 jo pasal 170 KUHP, pasal 352 ayat 2 kesatu, pasal 80 ayat 2 Jo pasal 76 C, UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak.

Usai sidang, Hakim Ketua Edison Muhammad menanyakan kepada terdakwa,  Bahar apakah menerima dakwaan JPU.

Salah satu kordinator Penasehat Hukum mengatakan, bahwa tim kuasa hukum Bahar bin Smith akan mengajukan eksepsi pada persidangan selanjutnya.

“Kami akan ajukan eksepsi, ” jelasnya.Hakim Ketua Edison Muhammad lalu mempersilahkan tim kuasa hukum, Bahar bin Smith, untuk menyiapkan eksepsi selama tujuh hari kedepan.

“Karena tanggal 7 Maret tanggal merah, maka sidang maju tanggal 6 maretnya, dengan agenda sidang Eksepsi,” kata ketua Majelis Hakim Edison Muhammad.

Gunung Merapi Masih Bergolak, Pagi Ini 3 Kali Gempa Guguran

 Gunung Merapi masih bergolak. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebutkan Gunung Merapi mengalami tiga kali gempa guguran pada Kamis (28/2/2019) pagi.

BPPTKG menyebut sejak pukul 00.00-06.00 WIB berdasarkan data seismik, terekam 3 kali gempa guguran dengan durasi 36 - 72 detik.

Berdasarkan pengamatan BPPTKG dari Pos Pengamatan Gunung Merapi (PGM) Kaliurang pada Kamis pagi, dilaporkan bahwa visual gunung teraktif di Indonesia itu tampak.Angin di gunung tersebut bertiup tenang dengan suhu udara mencapai 21,5 derajat Celcius dengan kelembapan udara 88 persen RH dan tekanan udara hingga 916,8 hpa.

Status Gunung Merapi pada level II atau Waspada, dan untuk sementara tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

BPPTKG mengimbau warga tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi.

Sehubungan dengan kejadian guguran awan panas guguran dengan jarak luncurnya semakin jauh, BPPTKG mengimbau warga yang tinggal di kawasan alur Kali Gendol meningkatkan kewaspadaan. Warga di kawasan itu juga diminta mewaspadai bahaya lahar hujan, terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi. (Antara)

Gunung Agung Kembali Erupsi

Dari laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Gunung Agung mencatat untuk tinggi kolom abu teramati + 700 m di atas puncak (± 3.842 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm dan durasi ± 6 menit 20 detik.

Saat ini, Gunung Agung berada pada Status Level III (Siaga). Rekomendasi bagi masyarakat, pendaki, pengunjung dan wisatawan agar tidak berada di sekitar Gunung Agung.

Selain itu, tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya yaitu di seluruh area di dalam radius 4 km dari kawah puncak G. Agung.

Zona perkiraan bahaya sifatnya dinamis, dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual atau terbaru.

Selain itu, bagi masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder. Berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak. Area landaan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung. 

Kronologi Kepemilikan Ratusan Ribu Hektar Tanah Prabowo

Kepemilikan lahan Prabowo yg diungkap Presiden Jokowi saat debat Presiden melebar kemana2, bahkan wapres JK turut bersuara tentang proses penguasaan tersebut. Menurut JK proses penguasaan tersebut diberikan olehnya pada tahun 2004 saat masih menjabat Wakil Presiden SBY dan dibayar cash dengan harga US$ 150 juta.

Namun tak lama kemudian, Jubir Wapres RI, Husain Abdullah menjelaskan yang dimaksud JK bahwa Prabowo membeli lahan itu adalah, "Pak Prabowo membeli PT. Kiani Kertas yang didalamnya terdapat lahan konsesi seluas 220 ribu ha, untuk mendukung ketersediaan bahan baku".

Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi penguasaan lahan tersebut sebenarnya?

Pada tahun 1994-an Bob Hasan mendirikan PT Kiani Kertas, pabrik pulp & paper berikut konsesi lahan HPH serta lahan HTI. Untuk modalnya Bob Hasan mendapat pinjaman dari dana reboisasi dgn bunga 0% (nol persen). Jadi Bob Hasan saat itu mendapat konsesi lahan ratusan ribu hektar dan membangun pabrik pulp & paper dengan modal Nol Rupiah. Modalnya adalah; kedekatan dengan keluarga Cendana.

Ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, bank milik Bob Hasan yaitu Bank Umum Nasional (BUN) menanggung utang senilai Rp 8,917 triliun dan menjadi pasien BPPN. Dengan itu Bob Hasan wajib menyerahkan aset2 lain miliknya kepada BPPN, maka diserahkanlah pabrik pulp & papernya itu.

Pada tahun 2002, BPPN memasukkan PT Kiani Kertas dalam program penjualan. Perusahaan bubur kertas tersebut diincar oleh investor PT Vayola yang terkait dengan Prabowo, yang baru pulang dari Yordania dan ingin berbisnis di Indonesia.

Entah bagaimana caranya PS akhirnya bisa membeli saham PT Kiani Kertas (termasuk hak konsesi lahan ratusan ribu hektar itu) dari BPPN yg nilainya Rp 7,106 triliun hanya dgn Rp 1,8 triliun saja! Jadi ini sama sekali bukan tentang nasionalisme tetapi murni bisnis. Good business.PS pun sama sekali tidak membelinya secara cash seperti yg disampaikan oleh pak JK, melainkan dari kredit Bank Mandiri dengan jaminan aset2 PT Kiani Kertas itu sendiri.

Ditengah perjalanan, PT Kiani Kertas mengalami kesulitan modal kerja dan membuat pabrik nyaris tak beroperasi. Utang Kiani Kertas pun membengkak hingga Rp 2,2 triliun. Selanjutnya, bisa ditebak, kredit yg diperoleh dari Bank Mandiri tsb menjadi macet.

Kredit macet inilah yg menimbulkan kecurigaan adanya fraud (kecurangan) dalam proses pencairan kredit di Bank Mandiri untuk membeli saham PT Kiani Kertas. Kredit macet bukanlah pidana tapi fraud bisa jadi kasus pidana. PS pun sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Agar tak berlarut2 jadi kasus hukum, PS akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini. Entah uang dari mana tapi yg jelas Hashim akhirnya masuk jadi pemegang saham PT Kiani Kertas. Mungkin proses penyelesaian kredit macet di Bank Mandiri inilah yg di ingat oleh pak JK sebagai pembelian lahan.

Jadi penguasaan PT Kiani Kertas ole PS adalah dgn membeli saham kepada BPPN bermodal kredit dari Bank Mandiri. Setelah penyelesaian kredit macet di Bank Mandiri tersebut, Kejagung akhirnya mengeluarkan SP3 untuk kasus PT Kiani Kertas.

Lontaran Tanah 430.000 Ha Milik Prabowo

Pak Jokowi sama sekali tidak menyerang lawan, beliau hanya mengkonfirmasi keseriusan Prabowo yang selama ini selalu mengatakan, "kita menentang penguasaan sumber daya alam, tanah dan kekayaan alam oleh asing, oleh segelintir elit, oleh segelintir orang".

Pak Jokowi tidak menyerang, hanya mengingatkan, "jangan mengigau terus, segelintir elit itu siapa? Bukannya Anda salah satunya".

Kalau lihat Prabowo Sandi, saya teringat film kartun yang saya gemari semasa kecil, peran antagonisnya Jayen dan Suneo mirip sekali Prabowo Sandi.

Kerjaannya tiap hari membully dan mempersekusi Nobita, tapi sebenarnya keduanya cengeng sekali, setiap Nobita membalas dengan bantuan kantong ajaib Doraemon, Jayen dan Suneo lapor ibunya.

Mirip Prabowo Hatta, dan pendukungnya, mulai obor rakyat pada pilpres 2014, sampai saat ini fitnah terhadap Presiden Jokowi tidak pernah terhenti, semuanya menyerang Pribadi, PKI lah, anak haram lah, dari keluarga gak jelas lah, antek asinglah, boneka lah. Ini serangan terhadap pribadi.

Dalam dua debat, ketika Pak Jokowi mengkonfirmasi janji-janji Prabowo yang sok sosialis, mengininkan pemerataan kekayaan, anti kapitalis, Jokowi dituduh menyerang Pribadi. Hey cengeng sekali kalian. Itu bukan serangan terhadap personal, tapi menunjukan janji capres kalian itu omong kosong.

Mengatakan Prabowo menguasai lebih dari 340.000 lahan negara itu memberi tahu bahwa Prabowo yang sok anti elitisime itu sebenarnya seorang elit yang membohongi jutaan pendukungnya.

Dia sebenarnya tidak pro rakyat, tapi pro dirinya sendiri, dan mengajak pendukungnya membantu dia supaya menjadi Presiden, karena dengan cara itu dia, keluarganya dan keluarga mantan mertuanya bisa keluar dari krisis.

Ia kriris. Harta nyaris tidak bertambah, sementara hasil rampokan mereka era orba yang di simpan di Luar negeri, di Swiss dll, diburu Jokowi, melalui tax amnesti dan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Kementerian Kehakiman Swiss.

Ayolah kalian jangan cengeng, jangan playing victym dan jangan berteriak jagoan kalian korban persekongkolan kontrasepsi... eh konspirasi.

Sumber : Status Facebook Ahmad Tsauri

Gubernur OD Optimis Seluruh Kabupaten/Kota Raih WTP

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE optimis seluruh kabupaten dan kota dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 diantaranya berhasil meraih opini WTP. Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya daerah yang mendapat disclaimer.

"Saya yakin semua kabupaten dan kota di Sulut dapat meraih WTP pada tahun ini," kata Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LKPD T.A. 2018 dan Pemeriksaan Tematik Tahun 2019 di Manado, Rabu (20/3/2019) pagi.

Olly juga optimis Kabupaten Bolmong mampu menyelesaikan masalah aset sehingga keluar dari disclaimer.

"Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK pasti keluar dari disclaimer," ucap Olly.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat membuka Rakornis menerangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dirinya berharap Rakornis mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antar unit kerja sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa," kata Ketua BPK.

Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

"Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik," beber Moermahadi.

Rakornis BPK turut dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan para anggota BPK yaitu Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Harry Azhar Azis. (Humas Pemprov Sulut)

Survei Poltracking : Kepuasan Publik pada Gubernur Olly Dondokambey 76,9 Persen

Hasil Survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Utara terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey, SE hingga mencapai 76,9 persen.

"Tingkat kepuasan itu dihasilkan dari menjumlahkan responden yang menjawab puas dan sangat puas," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta, Senin (18/2/2019) malam.

Hanta mengatakan, survei Poltracking Indonesia ini merupakan pemaparan terbaru terkait evaluasi kinerja Pemprov Sulut.

Menurut Hanta, hasil survei juga mengungkap kepuasan publik di beberapa bidang. Tingkat kepuasan paling tinggi ada pada terjangkaunya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dasar-menengah (SD, SMP, SMA) serta kemudahan sarana transportasi, dan mencari lapangan kerja.

Pada harga kebutuhan pokok publik menilai positif dengan nilai 71,8 persen, pelayanan kesehatan terjangkau sebesar 82,9 persen dan pendidikan terjangkau sebesar 96 persen. Kemudian kemudahan sarana transportasi sebesar 95,6 persen dan kemudahan mencari pekerjaan sebesar 82,7 persen.

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 14 - 18 Januari 2019 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah responden adalah 1.000 orang, dengan margin of error kurang-lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulut yang diambil secara proporsional. (Humas Pemprov Sulut)

Mau Bangun Transportasi Massal di Surabaya, Menhub Minta Masukan Masyarakat

Kementerian Perhubungan berencana membuat transportasi massal di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Transportasi tersebut bisa berupa pembangunan MRT atau LRT.

Untuk mewujudkan program tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi meminta masukan dari beberapa pemegang kebijakan dan warga terkait perencanaan dengan melibatkan kearifan lokal.

"Kita perencanaan ini kita tidak melupakan aspirasi masyarakat lokal. Kami perlu masukan perumusan," ujar Budi usai membuka Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya, Kamis (21/2/2019).

"Oleh karenanya Surabaya sebagai kota kedua terbesar yang menurut hemat saya masih belum terlambat untuk membuat perencanaan kembali yang sangat baik," Budi menambahkan.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, pengembangan perkeretaapian di Jawa Timur untuk mendukung aglomerasi Surabaya. Ia kemudian berharap konsep yang keluar nantinya bisa jadi contoh untuk kota-kota lain diluar Surabaya.

"Kami tidak akan ngomong langsung apa, namun silahkan diskusi. Biarkan masyarakat bicara, sebab transportasi masal merupakan suatu pilihan dan bukan suatu keniscayaan. Yang pasti, tidak akan mengindahkan konsep atau perencanaan terkait transportasi massal sebelumnya yang telah dibuat untuk Kota Surabaya," tegasnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Budi meminta agar dalam perencanaan transportasi massal di Surabaya melibatkan pihak swasta.

Sementara Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, perencanaaan ke depan perlu diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Sebab kalau hanya di Surabaya, kata dia, dikhawatirkan akan terhenti dan tidak bisa tumbuh.

"Ekonomi Jawa Timur siapa yang mau dorong kalau Surabaya sudah padat dan terhenti. Di sini kami melihat konsep "Gerbangkertasusila" atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan perlu segera direalisasikan," katanya.

Ledakan di Mal Taman Anggrek, Restoran AW dan Hokben Ikut Hancur

 Ledakan di Mal Taman Anggrek terjadi di sebuah restoran dekat KOI lantai 4 Mal Taman Anggrek, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu (20/2/2019). Akibat ledakan itu, restoran siap saji AW dan Hoka Hoka Bento atau Hokben ikut hancur.

Tim peliput berada di lantai 4 lokasi ledakan. Terlihat lantai itu berantakan dengan puing-puing sisa ledakan. Suara.com belum bisa mendekat ke lokasi karena masih digaris polisi.

Sejauh ini, polisi masih melakukan pengecekan. Polisi akan mendatanya lebih jauh.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Barat, AKP Rensa Aktadivia menjelaskan jika belum mengetahui sejauh ini para korban di bawa ke Rumah Sakit mana,. Sejauh ini, polisi masih melakukan pengecekan.

"Iya (enam orang korban) sementara kita data dulu," kata Rensa Aktadivia saat dihubungi, Rabu (20/2/2019).

Sebelumnya, Sebuah ledakan di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat pada Rabu (20/2/2019). Diduga ledakan tersebut berasal dari tabung gas salah satu tempat makan di pusat perbelanjaan tersebut.

Berdasar informasi yang berhasil dihimpun, kejadian tersebut diduga terjadi pukul 10.00 WIB. Belum diketahui apakah ada korban tewas dalam peristiwa ini.

Jokowi Tak Serang Ranah Pribadi, Pelaporan ke Bawaslu Tak Perlu Dilakukan

Petahana Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran saat debat capres kedua berlangsung. Jokowi dikatakan telah menyerang oposisinya Prabowo Subianto dalam konteks ranah pribadi, yakni soal kepemilikan tanah Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur. Tapi benarkah Jokowi telah melanggar aturan debat?

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) ke Bawaslu atas dugaan penyerangan ranah pribadi dalam debat capres kedua, tampak tak ambil pusing. Menurutnya, pelaporan dirinya kepada Bawaslu setelah debat adalah hal yang sudah pernah ia hadapi.

“Ya, debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilaporin, gak usah debat aja. Debat, kok, dilaporkan, gimana,” kata Jokowi seperti dilansir Tempo.co, Senin (18/2).

Dia meyakini bahwa tak ada yang salah dengan debatnya. Pasalnya, debat tersebut dihadiri juga oleh jajaran komisioner Bawaslu.

“Kan, sudah ada Ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu di situ, ya, kalau kira-kira gak anu pasti dibisikin,” katanya.

Pelaporan tersebut terjadi setelah Jokowi mempertanyakan soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 220 hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai, pertanyaan Jokowi soal lahan tersebut adalah serangan terhadap pribadi.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menolak tudingan tersebut.

“Nothing personal ya. Kemarin kan sempat ribut, ini bukan personal tapi betul-betul soal policy,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni, seperti dikutip Detik.com, Senin. “Pak Jokowi kan nggak ngomongin Pak Prabowo keluarganya gimana, istrinya gimana, kan nggak ngomongin itu tapi dia ngomongin policy, kebijakan.”

Menurut Antoni, pembahasan soal kepemilihan lahan tersebut muncul setelah Prabowo membahas soal pembagian sertifikat tanah. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan, pembagian sertifikat yang dilakukan Jokowi akan menyebabkan lahan tak tersisa lagi bagi anak cucu nantinya.

Selain itu, jelas Antoni, Jokowi memang bermaksud mengingatkan Prabowo—yang kerap mengatakan lahan dan kekayaan negara selama ini hanya dikuasai oleh segelintir orang—bahwa dirinya termasuk dari segelintir orang yang menguasai lahan milik negara itu.

“Kalau selama ini Pak Prabowo bicara soal kesenjangan sosial, termasuk aset tanah dan kekayaan yang hanya terakumulasi di satu persen dari rakyat Indonesia saja, Pak Jokowi ingin mengatakan kalau itu bukan policy dia, tapi policy zaman Pak Harto, mertuanya Pak Prabowo,” kata Antoni.

“Kesenjangan sosial yang terjadi saat ini adalah bagian dari yang pernah dikerjakan oleh Pak Prabowo, atau paling tidak dia menikmati proses kesenjangan sosial itu. Pak Prabowo bagian dari satu persen orang super kaya yang kuasai aset negara,” tambahnya.

Menurut politkus PSI tersebut, kebijakan pembagian sertifikat tanah Jokowi berbeda dengan pembagian lahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Dia menjelaskan, Jokowi berupaya untuk meredistribusi aset untuk memperkecil kesenjangan sosial.

Pembelaan bagi Jokowi datang dari pengamat komunikasi politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Bataona. Menurut dia, Jokowi tak melakukan penyerangan pribadi, tapi lebih merupakan hal yang lumrah dalam debat.

“Di Amerika Serikat, pada pilpres dua tahun silam, (calon presiden AS) Donald Trump menyerang Hillary Clinton soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh suaminya, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton,” kata Mikhael seperti dilansir Detik.com, Selasa (19/2).

“Karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap file dan rekam jejak seorang pemimpin harus dibuka ke publik,” ujarnya.

Pelaporan Jokowi ke Bawaslu disayangkan oleh cawapres kubu 01 yang merupakan pasangan Jokowi, Ma’ruf Amin. Dia menilai, seharusnya tak perlu pelaporan seperti itu dilakukan.

“Sebenarnya kalau kita dewasa itu enggak perlu dilapor-laporkanlah,” katanya seperti dilansir Tribunnews.com,Selasa. “Kalau sedikit-sedikit dilaporkan ini bagaimana nanti? Debat dilaporkan, debat lagi dilaporkan lagi, ya enggak jalan-jalan.”

Sementara itu, pihak Bawaslu menyatakan berencana memanggil petahana untuk mengklarifikasi kasus dugaan pelanggaran pemilu pada debat capres.

“Ya (Jokowi) kemungkinan bisa dipanggil,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, seperti dikutip CNN Indonesia. “Nanti kami akan pastikan apakah itu dugaan pelangggaran pemilu atau tidak. Nanti kami akan cek syarat formil dan materil terpenuhi atau tidak.”

Sebelumnya, pada debat capres kedua yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2), Jokowi sempat menyebutkan, “Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya.”

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo. (Foto: EPA-EFE)

'Ratusan hektare' hutan dan lahan di Riau dilanda kebakaran, warga merasa 'sesak'

Kebakaran hutan dan lahan seluas ratusan hektare telah melanda beberapa kabupaten di Riau sehingga berdampak pada kesehatan warga.

Saat ini kebakaran masih berlangsung di sejumlah lokasi, terutama di sekitar Kota Dumai dan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis.

"Ada beberapa daerah pesisir (yang terdampak). Dumai, Bengkalis, dan Rupat yang masih ada (kebakaran). Jenis lahan yang terpapar banyak, ada lahan sawit, ada hutan. Ada ratusan hektare kalau digabungkan. Tapi tidak semua yang terbakar, ada juga yang sudah padam," papar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, kepada BBC News Indonesia, Kamis (21/2).

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 843 hektare lahan terbakar di Provinsi Riau dari 1 Januari hingga 18 Februari.

Sebaran dari kebakaran mencakup Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 117 hektare, Dumai 43,5 hektare, Bengkalis 627 hektare, Meranti 20,2 hektare, Siak 5 hektare, Kampar 14 hektare, dan Kota Pekanbaru 16 hektare.

Jumlah hotspot per provinsi dalam 10 hari terakhir

Untuk menanggulanginya, Pemprov Riau menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai 19 Februari hingga 31 Oktober 2019.

"Siaga ini kita tetapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu siaga juga saya tetapkan 19 Februari. Dengan adanya penetapan siaga ini, seluruh komponen bisa lebih optimal. Kami bisa minta bantuan kepada BNPB dan lainnya," jelas Edwar.

Pada Kamis (21/2) saja, menurut Edwar, pihaknya telah mengerahkan sedikitnya 100 personel untuk memadamkan kebakaran yang terdiri dari TNI/Polri, tim Manggala Agni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta anggota BPBD Riau sendiri.

Selain pengerahan personel, ada pula bantuan helikopter dari KLHK untuk melakukan pengeboman air di lokasi kebakaran.

Hak atas fotoANTARA

Image captionStatus Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) diberlakukan di Provinsi Riau mulai 19 Februari hingga 31 Oktober 2019.

'Merasa sesak'

Kebakaran hutan dan lahan ini membuat warga merasakan dampaknya. Robby, misalnya, seorang pegawai yang bekerja di pinggiran Kota Dumai.

"Mulai hari ini terasa udaranya sesak dan cuaca lebih panas," ujarnya.

Melalui peta daring, dia menunjukkan posisi dirinya berada di antara dua area kebakaran, yakni Kecamatan Bukit Batu dan Pulau Rupat. Keduanya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkalis.

Di tengah kondisi ini, menurutnya, dia tidak melihat anak-anak sekolah yang memakai masker.

Hak atas fotoBNPB

Image captionKebakaran di suatu lahan di Riau pada 2019 sebagaimana dilaporkan BNPB.

Pada Rabu (20/02), Gubernur Riau, Syamsuar, mengaku mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.

"Ya tentunya ada pesan bapak presiden, karena bapak presiden punya perhatian besar terhadap kebakaran hutan dan lahan," kata Syamsuar kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Rabu (20/02).

Dalam debat capres pada Minggu (17/02), Presiden Jokowi membanggakan soal keberhasilan menangani kebakaran hutan dan lahan selama tiga tahun terakhir.

"Kita ingin kebakaran hutan, lahan gambut, tidak terjadi lagi. Ini bisa kita atasi. Dalam tiga tahun tidak terjadi kebakaran hutan, lahan, dan gambut," papar Jokowi saat itu.