Nilai Toleransi di Indonesia Semakin Menurun

Sejumlah kasus intoleransi kembali terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Seorang seniman bernama Slamet Jumiarto beserta istri dan kedua anaknya ditolak untuk bermukim di RT 08, Pedukuhan Karet, Pleret, Bantul. Alasan penolakan Slamet tinggal di wilayah itu lantaran Slamet beragama Kristen.

Sejumlah pihak mengecam keras aksi intoleransi agama tersebut, karena dianggap menodai keberagaman dan mencederai wajah demokrasi di Tanah Air. Deretan kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia semakin mencoreng kualitas toleransi dalam diri masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kisah Diskriminasi yang Dialami Keluarga Non-Muslim Yogyakarta

Dikutip dari https://cnnindonesia.com, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mencatat sejak 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan.

“Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI tercatat sejak tahun 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan,” ujar Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Astagatra, Jakarta, Selasa (23/4).

“Hal ini terlihat dengan tingginya tingkat intoleransi yang ditandai dengan marak konflik sosial di kalangan masyarakat, begitu juga masalah kerukunan sosial maupun solidaritas sosial kita,” sambungnya.

Dalam konferensi pers menyikapi situasi terkini setelah Pemilu 2019 dari perspektif ketahanan nasional itu, Agus mengatakan lembaganya menilai masyarakat kini terpolarisasi.

Agus mengatakan Pemilu 2019 yang digelar serentak untuk Pilpres, Pileg, dan DPD itu menjadi ujian kedewasaan bangsa Indonesia dalam memaknai wejangan atau sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Menyikapi hal tersebut, Agus meminta para elite atau pemimpin masing-masing kubu untuk menunjukkan sikap kenegarawanan agar tak terjadi perpecahan di antara anak bangsa, serta membuat situasi kondusif.

“Kejujuran dan kebesaran jiwa pada pimpinan kedua kubu untuk memberi sumbangan terbaik bagi tugas kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” katanya.

Agus juga percaya bahwa dua paslon dalam kontestasi Pilpres 2019 merupakan putra-putra terbaik bangsa yang memiliki sifat negarawan.

“Kami yakin pimpinan di kubu yang berkontraksi tersebut selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini,” katanya.

Dia pun menyarankan agar pencarian solusi atas perbedaan dilakukan berdasarkan kaidah demokrasi di atas landasan kearifan para elite dan pimpinan untuk membangun kesepakatan berdasarkan musyawarah.

“Trust yang kita berikan kepada lembaga fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagian dari pelaksanaan pemilihan umum,” katanya.

Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel. KPU pun, sambungnya, harus memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu yang kini masuk tahap penghitungan suara tersebut.

Mahfud MD: Prabowo Banyak Menang di Wilayah Pemeluk Agama Garis Keras

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menang di provinsi-provinsi garis keras dalam hal agama. Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam sebuah rekaman video di Twitter. Mahfud MD menyatakan hal itu dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.

Video durasi 1.20 menit itu komentari Fadli Zon dari netizen lain di Twitter, Minggu (28/4/2019) pagi. Di video itu, Mahfud MD mengingatkan jika elit politik sudah harus rekonsiliasi karena Jokowi diakuinya sudah menang mengalahkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas pak jokowi kalah. dan itu diidentifikasi kemenangan pak prabowo dulunya di anggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga. Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu,” kata Mahfud MD dalam video itu.

Pernyataan Mahfud MD itu pun dikomentari Said Didu, Mantan Sesmen BUMN. Said Didu tak terima orang Sulawesi Selatan disebut orang-orang garis keras.

“Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel, mohon jelaskan indikator yang prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang-orang garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami. Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI untuk menjaga kehormatan. Inikah yang dianggap keras?” kata Said Didu dalam akun Twitternta, @msaid_didu.

Bentrokan Dua Ormas Berlatar Belakang Masalah Leasing Kendaraan

entrok antara dua ormas terjadi Rabu (24/4) sore kemarin di kawasan Astananyar kota Bandung.

Menurut Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema, mengatakan bahwa kondisi sudah bisa diatasi, sejak kejadian berlangsung.

“Penyebab adanya miskomunikasi terkait masalah leasing kendaraan bermotor, dan sudah kami tangani,” jelas Kapolrestabes di Balai Kota Bandung, Kamis (25/4).

Kapolrestabes mengaku masih mendalami kejadian bentrokan tersebut.

“Saat ini kami sudah membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab utama bentrokan antara kedua ormas di Kota Bandung,” jelasnya.

Kombes Irman, menegaskan belum ada pihak yang diamankan atas kejadian kemarin.

“Kemarin belum ada yang diamankan. Karena kemarin untuk pengamanan dan (meredam) opini publik Bandung tidak aman. Kita juga lakukan patroli gabungan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Kota Bandung aman,”terangnya.

Dirinya juga berharap, semua pihak untuk menahan diri dan ikut menjaga kondusifitas keamanan di Kota Bandung.

“Saya ajak ormas kembali jaga kondusifitas kota Bandung, agar situasi Bandung tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Mampukah Jokowi Menangani Islam Garis Keras Usai Pilpres 2019?

Kemarahan Muslim garis keras atas kasus penistaan agama mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih masih menghantui Pilpres 2019. Mampukah capres terpilih Joko “Jokowi” Widodo memulihkan Islam yang ramah dan toleran di masa jabatan kedua? Sebagian besar pemilih yang ditemui pemilih di Indonesia sepertinya mengharapkan hal tersebut dari sang presiden terpilih.

Oleh: C. Uday Bhaskar  (South China Morning Post)

Setelah Pilpres 2019 berlangsung lancar hari Rabu (17/4) lalu, hasil resminya belum akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga tanggal 22 Mei 2019. Sementara itu, hasil penghitungan cepat berbagai lembaga survei yang biasanya akurat menunjukkan bahwa kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo kemungkinan besar akan memenangkan lima tahun masa jabatan kedua.

Skala pemilihan dan fakta bahwa Pileg dan Pilpres 2019 berhasil diselenggarakan secara serentak dalam satu hari merupakan prestasi luar biasa. Lebih dari 150 juta warga negara Indonesia datang ke tempat pemungutan suara (TPS), menunjukkan 80 persen partisipasi pemilih, yang tersebar di tiga zona waktu di negara yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau untuk memilih kandidat presiden, wakil presiden, serta anggota parlemen nasional dan regional.

Pilpres 2019 kembali mempertemukan kedua kandidat dalam Pilpres 2014: capres petahana Jokowi dan capres oposisi Prabowo Subianto, jenderal purnawirawan dan mantan menantu diktator Orde Baru Suharto.

Sebagian besar jajak pendapat sebelum pemungutan suara menunjukkan bahwa Jokowi unggul atas Prabowo. Satu-satunya pertanyaan ialah tentang seberapa besar margin kemenangan Jokowi. Terlepas dari mayoritas hasil penghitungan cepat yang menunjukkan kemenangan Jokowi, Prabowo dan tim kampanyenya telah mengklaim kemenangan dalam Pilpres 2019. Mereka tampaknya akan menggugat gasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi seperti pada Pilpres 2014.

Untuk mencegah protes massa oleh kelompok Islam garis keras yang mendukung Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian telah memperingatkan bahwa pasukan keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap upaya untuk mengganggu ketertiban umum. Lagipula, protes massa kemungkinan belum akan dilakukan untuk saat ini.

Peringatan yang tidak terselubung tersebut menarik perhatian pada aspek khas pemilu 2019: peran Islam dan bagaimana hal itu telah memengaruhi politik dan pemerintahan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Politik Islam telah menjadi perhatian utama sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945. Setelah menolak tuntutan ulama Islam yang menginginkan Indonesia agar menjadi negara Islam yang menganut hukum syariah, bapak pendiri bangsa sekaligus presiden pertama Sukarno (1945-1966) memilih Pancasila sebagai dasar negara yang lebih sekuler dan inklusif.

Di bawah Suharto (1967–1998), kebijakan tersebut berlanjut dan pemerintahannya memelihara bentuk Islam yang lebih toleran, dengan sinkretisme baru yang berkembang di masyarakat.

Namun, dalam dua dekade terakhir, dengan konsolidasi etos demokrasi yang lambat tapi stabil di Indonesia, identitas Islam yang lebih tegas telah terlihat dan telah bermain kuat dalam konteks politik domestik. Peristiwa global seperti berakhirnya perang dingin, serangan 11 September 2001, serta penyebaran ideologi jihad dan terorisme terkait telah berdampak pada masyarakat Indonesia.

Di era pasca-Soeharto dalam politik Indonesia, yang dikenal sebagai Reformasi, Islam bangkit sebagai penentu yang signifikan. Namun, gerakan ini terbatas pada partai-partai politik nasionalis yang mengakui Islam tetapi menempatkannya dalam kerangka inklusif Pancasila. Manifestasi dari hal ini ialah pemilihan Abdurrahman Wahid, pemimpin organisasi Islam Sunni tradisional Nahdlatul Ulama (NU), sebagai presiden keempat Indonesia (1999-2001).

Insiden yang lebih menentukan adalah kasus penistaan agama yang menimpa mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang masih membentuk strategi politik dalam Pilpres 2019. Tahun 2016, protes massa terhadap politisi keturunan Tionghoa-Kristen tersebut melumpuhkan Jakarta. Demonstran menuduh BTP menistakan ayat al-Quran selama pidato kampanye bulan September 2016 menjelang Pilkada Jakarta 2017.

Fakta bahwa BTP beragama Kristen mungkin memperburuk sentimen umat Muslim garis keras, tetapi permainan oportunistik Islam jelas terbukti. Sebuah protes massa tanggal 2 Desember 2016 yang dijuluki Gerakan 212 mempertemukan berbagai kelompok Islam garis keras. Tak lama kemudian, BTP, mantan sekutu Jokowi, terasing secara politis dan kalah dalam pilkada. Tunduk pada tekanan publik, BTP dijatuhi hukuman penjara dan baru saja dibebaskan menjelang Pilpres 2019.

Namun efek demonstrasi Gerakan 212 masih terlihat dalam Pilpres 2019. Dengan harapan memperkuat dukungan dari basis Muslim nasionalis moderat, Jokowi memilih Ma’ruf Amin, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai cawapres mendampinginya. Perlu diingat bahwa Ma’ruf Amin telah mengeluarkan fatwa yang melawan BTP dalam persidangan.

Faktor demonstrasi menuntut BTP juga telah mempengaruhi kampanye Prabowo, yang menggalang dukungan dari kelompok Islam garis keras. Menjelang Pilpres 2019, pemilih seringkali dibuat bingung melihat kedua kandidat presiden yang masing-masing berusaha memproyeksikan citra dirinya sebagai Muslim yang lebih saleh dan membingkai lawannya sebagai yang kurang saleh.

Awal tahun 2019, novelis Indonesia pemenang penghargaan Eka Kurniawan berpendapat bahwa terlepas dari kandidat mana yang akan memenangkan pilpres, dia yakin bahwa “kaum Islamis telah menang.”

Setelah menghabiskan waktu di Indonesia selama pekan pemilu, penulis merasa bahwa sebagian besar masyarakat memandang Pilpres 2019 telah usai dan berharap Jokowi yang terpilih kembali akan menangani kelompok Islam garis keras. Tapi beberapa perpecahan politik selama masa kampanye masih tetap ada. Demikian juga dengan kegelisahan tentang kekuatan massa kelompok Islamis yang mengancam akan turun ke jalan. Namun, jalan menuju kemenangan mereka mungkin akan tertunda hingga lima tahun selanjutnya dalam Pilpres 2024. Indonesia tampaknya belum akan berubah menjadi Pakistan berikutnya.

Akankah Jokowi menggunakan masa jabatan kedua dan terakhirnya untuk memulihkan Islam yang ramah dan toleran? Jawabannya masih banyak diperdebatkan. Tetapi keberagaman agama dalam kerangka demokratis akan dipertaruhkan dalam periode kedua kepresidenan Jokowi di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Pada akhirnya, persatuan Indonesia harus menjadi pemenang paripurna usai Pilpres 2019.

Commodore C. Uday Bhaskar adalah direktur Society for Policy Studies (SPS), lembaga peneliti independen yang berbasis di New Delhi, India.

Keterangan foto utama: Kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo dan cawapres Ma’ruf Amin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama capres oposisi Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno sebelum debat pilpres putaran terakhir di Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. (Foto: Reuters)

Wiranto: ‘Tuduhan Konspirasi Kecurangan Pilpres 2019 Tidak Berdasar’

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, tuduhan kecurangan di Pilpres 2019 tidak berdasar dan justru bisa mengancam keamanan nasional. Pilpres 2019, yang merupakan pemilihan umum selama satu hari yang terbesar di dunia, telah berlangsung secara damai dan transparan, dengan banyak pihak memantau proses pemungutan suara termasuk sejumlah pengamat asing, katanya. Hasil penghitungan cepat berdasarkan sampel suara oleh sejumlah lembaga survei terkemuka telah menunjukkan hasil akurat dalam berbagai pemilihan umum sebelumnya, yang menunjukkan kemenangan petahana Jokowi. 

Oleh: Agustinus Beo Da Costa (Reuters)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pada hari Rabu (24/4) bahwa tuduhan pemerintah dan pasukan keamanan telah berkonspirasi dengan Komisi Pemilu Umum (KPU) untuk melakukan kecurangan sistematis selama pemungutan suara Pilpres 2019 hari Rabu (17/4) pekan lalu adalah “tidak berdasar” dan justru mengancam keamanan nasional.

Kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo akhirnya mendeklarasikan kemenangan setelah hasil penghitungan cepat tidak resmi dari berbagai lembaga survei swasta menunjukkan bahwa Jokowi kemungkinan besar memenangkan Pilpres 2019 dengan sekitar 55 persen suara. Capres oposisi jenderal purnawirawan Prabowo Subianto telah mengeluhkan kecurangan secara meluas dan bersikeras bahwa dirinyalah yang menang.

Hasil penghitungan cepat berdasarkan sampel suara oleh sejumlah lembaga survei terkemuka telah menunjukkan hasil akurat dalam berbagai pemilihan umum sebelumnya. Sementara itu, hasil resmi KPU belum akan diumumkan hingga tanggal 22 Mei 2019.

Pada Pilpres 2014, Prabowo juga mengklaim kemenangan pada hari pemilihan, sebelum mempersengketakan hasil akhir di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya mengesahkan kemenangan Jokowi.

Tim kampanye Prabowo tahun ini mengatakan bahwa pihaknya menemukan perbedaan dalam daftar pemilih dan dugaan penipuan di daerah-daerah seperti Jawa Timur, yang mengklaim para pejabat telah melubangi surat-surat suara sebelumnya dan memilih Jokowi.

Media sosial juga telah dibanjiri oleh serentetan teori konspirasi.

“Tuduhan itu tendensius dan tidak penting, juga fitnah, tidak benar, tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan tersebut bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers. KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen dengan para komisaris yang dipilih oleh parlemen, kata Wiranto, dikutip dari Reuters, Kamis (25/4).

“Dengan penjelasan ini, saya berharap masyarakat tidak percaya dengan berita yang menyesatkan, atau bahkan terpancing untuk melakukan kegiatan yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan nasional,” tutur Wiranto.

Pilpres 2019, yang merupakan pemilihan umum selama satu hari yang terbesar di dunia, telah berlangsung secara damai dan transparan, dengan banyak pihak memantau proses pemungutan suara termasuk sejumlah pengamat asing, katanya.

Wiranto memberikan penghormatan kepada paara petugas pemilu dan petugas keamanan yang bertugas selama pemungutan suara hari Rabu (17/4) lalu, menambahkan bahwa 139 staf KPU telah meninggal dunia akibat kelelahan saat mengatur jalannya pemungutan suara.

Tantangan besar untuk mengadakan pemilihan presiden dan legilatif secara serempak tahun ini telah memicu seruan agar pemilihan diadakan pada waktu yang berbeda dan untuk menggunakan lebih banyak teknologi.

Menurut situs KPU, perolehan suara Jokowi hingga Rabu (24/4) sore ialah 55,74 persen dan Prabowo meraih 44,26 persen suara, berdasarkan suara yang dihitung di 236.975 tempat pemungutan suara dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Para analis politik mengatakan bahwa selisih kemenangan Jokowi dalam hasil penghitungan cepat sejauh ini memperkecil kemungkinan kecurangan pemilu seperti yang dituduhkan oleh oposisi,. Namun, para analis juga menambahkan bahwa kelompok Islamis pendukung Prabowo masih bisa turun ke jalan untuk menentang hasil Pilpres 2019.

Tim kampanye Prabowo mengatakan bahwa mereka bisa mengandalkan “kekuatan rakyat” jika keluhan mereka tidak ditangani. Laporan media mengatakan bahwa ribuan pasukan polisi tambahan telah dikerahkan di ibu kota Indonesia, Jakarta untuk memastikan keamanan.

Juru bicara Polri Dedi Prasetyo menolak mengomentari ukuran pasukan yang dikerahkan, tetapi mengatakan bahwa pekerjaan mereka adalah “menjaga keamanan dan ketertiban di setiap tahap pemilihan.”

Laporan tambahan oleh Fanny Potkin; Writing by Ed Davies. Diedit oleh Darren Schuettler.

Keterangan foto utama: Kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo mengacungkan telunjuk ketika berbicara selama kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 13 April 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Pemilu 2019: Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Kelelahan Jadi Faktor Utama

Kelelahan dikatakan sebagai penyebab utama ratusan petugas KPPS meninggal, dan juga dipersalahkan karena ratusan pekerja menjadi sakit. Ketua pemilihan Viryan Aziz menyarankan pemisahan pemilihan presiden dan legislatif untuk mencegah kematian seperti itu terjadi lagi. Pemilu 2019 yang menggabungkan pilpres dengan pileg membuat beban pekerjaan jauh lebih besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Lebih dari 130 pekerja TPS dan petugas polisi di seluruh Indonesia meninggal dunia, sebagian besar karena kelelahan, sementara ratusan lainnya jatuh sakit sebelum, selama dan setelah Pemilu 2019 pekan lalu, seorang pejabat pemilihan mengatakan pada hari Selasa (23/4).

Viryan Aziz, ketua Komisi Pemilihan Umum, mengatakan bahwa setidaknya 119 pekerja TPS, sementara sebagian besar sukarelawan berusia lebih dari 40 tahun dilaporkan meninggal, sedangkan 548 lainnya jatuh sakit.

Sebagian besar adalah kasus yang berkaitan dengan kelelahan, kata Viryan, menambahkan bahwa beban kerja sebelum, selama dan setelah pemilihan pada tanggal 17 April, di mana pemilihan presiden dan legislatif dilakukan secara bersamaan, jauh lebih sulit daripada dalam pemilihan sebelumnya.

Juru Bicara Kepolisian Nasional Dedi Prasetyo, sementara itu mengatakan setidaknya 15 polisi tewas, kebanyakan dalam kecelakaan.

Kondisi geografis memaksa petugas polisi dan pekerja TPS untuk membawa kertas suara dan kotak dengan berbagai cara, termasuk dengan kuda dan kano, dan melewati hutan, sungai dan gunung.

Viryan mengatakan pemerintah dan parlemen harus mengubah undang-undang pemilu, memisahkan pemilihan presiden dan legislatif, untuk mencegah kematian seperti itu terjadi lagi di masa depan.

Lebih dari 150 juta dari 267 juta orang di negara itu memberikan suara mereka di sekitar 810.000 tempat pemungutan suara yang didirikan di seluruh kepulauan di sekitar 17.000 pulau, yang disebut pemilihan umum satu hari yang paling rumit di dunia.

Selain presiden, mereka juga memilih anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat, dewan legislatif tingkat provinsi dan kota dan Dewan Perwakilan Daerah.

Presiden Joko Widodo tampaknya yakin akan memenangkan pemilihan kembali untuk masa jabatan kedua, dengan para pengamat menunjukkan petahana memperoleh sekitar 56 persen suara, sementara saingannya, Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal angkatan darat, menerima 44 persen.

Namun, Prabowo telah mengklaim telah memenangkan pemilihan dengan 62 persen suara, menurut hitungan timnya sendiri.

Keterangan foto utama: Seorang petugas membawa materi pemilu dengan troli untuk didistribusikan ke tempat pemungutan suara dari sebuah gudang di Jakarta, Indonesia, pada 16 April 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Relawan Perempuan Jokowi Gelar Syukuran Kemenangan

Relawan perempuan pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Pertiwi menggelar syukuran guna merayakan kemenangan pemilihan presiden 2019.

Ketua Pertiwi, Putri K Wardhani mengucapkan terima kasih kepada sekitar 15 ribu anggotanya yang telah bekerja keras memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan presiden 2019. Terutama di daerah-daerah yang menjadi lumbung suara pasangan Prabowo-Sandi. Kemenangan tersebut setidaknya telah tergambar dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf datas Prabowo-Sandi.

"Jadi selama 6 bulan ini, kita sudah banyak menggarap daerah-daerah khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Tangerang Selatan, Sumatera Utara. Daerah-daerah yang menjadi kantong pasangan 02," tutur Putri K Wardhani di Sekretariat Pertiwi di Jakarta, Sabtu (20/4).

Putri menambahkan Pertiwi juga bekerja sama dengan relawan Jokowi yang berasal dari berbagai alumni sekolah dan universitas dalam menjalankan program-program.

Menurutnya, strategi yang dilakukan Pertiwi cukup berhasil. Itu terbukti adanya peningkatan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di daerah-daerah lumbung lawan politiknya.

"Kalau penghitungan aslinya, hasil KPU nanti kita tunggu seperti apa. Harapan saya hasilnya sama atau lebih," tambahnya.

Relawan perempuan pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Pertiwi menggelar syukuran kemenangan pemilihan presiden 2019, di Jakarta, 20 April 2019. (Foto: Sasmito Madrim/VOA)

Sementara Pembina Pertiwi, Miranda Goeltom menegaskan, acara syukuran yang dilakukan kubu Jokowi tidak berkaitan dengan acara syukuran yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi sebelumnya.

"Syukuran ini terutama untuk mendoakan agar hasil quick count tidak jauh dari real count. Bahkan Kalau bisa lebih, kita syukuran itu saja, berdoa untuk itu," tutur Miranda di sela-sela acara syukuran.

Hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf atas Prabowo-Sandi dengan persentase 54 persen berbanding 45 persen. Namun, Prabowo juga mengklaim telah memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara 62 persen berdasar hasil hitung nyata internal pihaknya dari 320 ribu tempat pemungutan suara.

Sementara, berdasar hasil hitung cepat KPU melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Jokowi-Ma'ruf mendapat 54,97 persen dan Prabowo-Sandi mendapat 45,03 persen dari 5,27 persen total TPS.

PBNU: Peledakan di Sri Lanka adalah Kejahatan Terorisme yang Bertentangan dengan Agama

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama PBNU Minggu malam (21/4) mengutuk peledakan bom di gereja dan beberapa hotel di Sri Lanka, dan menyebutnya sebagai ‘’kejahatan terorisme yang melawan nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan ajaran agama.’’

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas, kepada VOA mengatakan “dalalm kehidupan masyarakat beradab, pelaku pengeboman bukan pahlawan dan dalam pandangan Islam mereka tidak mati syahid.’’ Ditambahkannya, kita dan masyarakat dunia mengutuk perbuatan seperti itu.

Lebih jauh PBNU menggarisbawahi bahwa ‘’menghargai perbedaan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menjaga kelangsungan hidup setiap manusia adalah beberapa prinsip utama yang dipegang teguh oleh seluruh masyarakat dunia, apa pun agama dan ideologi yang dianut.’’

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama PBNU mengutuk peledakan bom di gereja dan beberapa hotel di Sri Lanka hari Minggu (21/4).

Menurutnya agama dan ideologi harus dikembangkan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kehidupan masyarakat yang harmoni, ‘’bukan dijadikan sumber dan alasan untuk menegasikan entitas lain yang berbeda.’’

PBNU mengatakan mendukung langkah diplomatis pemerintah RI untuk membantu pemerintah Sri Lanka dan membangun solidaritas kemanusiaan masyarakat dunia bagi warga Sri Lanka.

Disindir Caleg, Jemaah Salat Jumat Kembalikan Bantuan Karpet Masjid

Sebuah rekaman video warga mengembalikan bantuan dari seorang calon legislatif beredar di dunia maya. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Tomolou, Kota Tidore,Maluku Utara.

Video tersebut diunggah oleh warganet pengguna akun jejaring sosial Twitter, @FachrizalH, Sabtu (20/4/2019) pukul 12.02 waktu setempat. Sontak, rekaman video itu langsung viral.

Dalam cuitannya, akun @FachrizalH menyebutkan sosok yang memberikan bantuan yakni caleg DPR RI dari Partai Nasdem berupa karpet masjid dan jam duduk besar.

Meski diberikan banyak bantuan, imbuh akun @FachrizalH, ternyata hal itu tidak mendongkrak elektabilitas caleg yang disinyalir bernama Ahmad Hatari di wilayah tersebut.

Menurut akun @FachrizalH, caleg tersebut hanya mendapatkan 700 suara, sedangkan caleg lain meraup banyak suara. Padahal, caleg lain tidak memberikan apa-apa ke warga setempat.

"Caleg DPR RI Nasdem ngasih bantuan karpet masjid dan jam duduk besar di Tomolou, tapi nggak berefek ke perolehan suaranya, cuma 700, sementara caleg lain nggak ngasih apa-apa suaranya banyak," kicau akun @FachrizalH.

Akun @FachrizalH berkicau, caleg itu menyindir bantuan saat khotbah salat Jumat. Sindiran bikin warga tersinggung. Mereka mengembalikan karpet dan bantuan setelah salat Jumat.

"Dia nyindir sambil khotbah Jumat. Warga tersinggung, selesai Jumat semua karpet dan bantuan dibalikin," cuit akun @FachrizalH.

Video itu memperlihatkan sejumlah jemaah tengah berbondong-bondong mengeluarkan karpet yang diduga bantuan dari dalam masjid. Si perekam melontarkan sejumlah narasi.

Si perekam mengatakan isi khotbah caleg tersebut dinilai sangat provokatif sehingga membuat masyarakat terutama jemaah salat Jumat sangat marah.

"Karena isi khotbah dianggap sangat provokatif, masyarakat sangat marah dengan masalah bantuan," ujar si perekam.

Warga, imbuh si perekam, protes dengan mengeluarkan semua isi karpet yang disumbangkan oleh Ahmad Hatari dari dalam masjid.

"Aksi protes masyarakat adalah mengeluarkan semua karpet yang telah disumbangkan seorang pembicara bernama Ahmad Hatari dari dalam masjid," tutur si perekam.

Pejuang Demokrasi Berjatuhan, Dinas Kesehatan Didesak Turun Tangan

KPU Kota Depok, Jawa Barat mendapatkan informasi bahwa Ketua PPSKelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos atas nama Niman sakit dan dirawat di rumah sakit.

Ketua KPU Depok Nana Sobarna mengatakan, Ketua PPS Kelurahan Cimpeun sakit dan sudah dirawat di Rumah Sakit Tri Mitra Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Kami dapat info semalam jam 01.27, Minggu (21/4/2019) bahwa ketua PPS Cimpaeun pak Niman sedang dirawat di rumah sakit. Saya belum tahu sakit apa, dan belum sempat menjenguk," kata Nana kepada Suara.com, Senin (22/4/2019).

Pihaknya akan merencanakan menjenguk Niman ketua PPS yang sedang terbaring sakit itu. Ia menduga anggotanya sakit karena kelelahan.

"Ada rencana mau menjenguk, karena biar bagaimanapun beliau adalah bagian dari pejuangdemokrasi bagi kami," ucap Nana.

Terkait soal rekapitulasi yang memakan waktu banyak, Nana mengakui tidak bisa dipungkiri jika banyak petugas yang kelelahan bahkan hingga meninggal dunia.

Kata dia, ini adalah bagian dari tantangan dan resiko pemilu serentak tahun ini.

"Saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan PPK/PPS dibawah selalu menjaga kesehatan," ucap dia.

Sebab itu, Nana berharap dari Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan dapat meluangkan waktu untuk memeriksa kondisi kesehatan para pejuang demokrasi ini atau petugas PPS dan KPPS yang sedang melaksanakan rekapitulasi.

Tujuannya agar para petugas tersebut melaksanakan tugas dalam kondisi yang sehat dan fit.

"Semua harus terlibat, karena ini hajat negara," tandasnya.

Burhanuddin Muhtadi Jawab Kecurigaan Marzuki Alie soal Real Count KPU

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi angkat bicara menanggapi kecurigaan mantan Ketua DPR Marzuki Alie terhadap hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Semua berawal ketika Marzuki Alie menyoroti adanya keanehan dalam real count atau hitungan suara riil dari KPU via akun jejaring sosial Twitter miliknya, @marzukialie_MA, Minggu (21/4/2019).

Sorotan tersebut menjad tanggapannya atas pemberitaan di salah satu headline media massa daring soal pemutakhiran data hasil real count sementara KPU pada Minggu pagi.

Dalam real count sementara KPU, pasangan calon nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin unggul 54,32 persen suara. Sedangkan, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meraup 45,68 persen suara.

Nah, Marzuki Alie mempertanyakan dan mencurigai keanehan di hitungan versi KPU tersebut. Sebab, menurutnya, angka stabil di 54 persen untuk petahana. Dari kecurigaan ini, muncul pertanyaan: apakah input data diatur?

"Satu pertanyaan saya yang menggelitik, dalam konteks real count, dengan timpangnya dukungan per wilayah provinsi, diyakini hasil real count akan bergerak naik turun. Tapi real count versi KPU agaknya aneh, sejak awal angka stabil di 54 persen untuk petahana. Apakah input data diatur," cuit Marzuki Alie.

Ketika fenomena itu menggelitik Marzuki Alie untuk bertanya. Dan, pertanyaan itu pun menggelitik Burhanuddin Muhtadi menjawab melalui akun Twitter-nya, @BurhanMuhtadi.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, fenomena tersbeut sesuai dengan 'law of large numbers'. Dia mengatakan semakin banyak data tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk, makin berat terjadi volatilitas suara.

"Ini sesuai dengan the law of large numbers. Semakin banyak data TPS masuk, makin berat terjadi volatilitas suara. Jika data yang masuk ke KPU itu 10 persen, maka ada 81 ribu TPS dari total 810 ribu. Jika 81 ribu TPS itu tersebar proporsional dari seluruh wilayah, kita sudah tahu hasilnya," jawab Burhanuddin Muhtadi.

Jawaban tersebut membuat Marzuki Alie puas. Dia mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak sama dengan dirinya dan Buhanuddin Muhtadi yang berpendidikan tinggi.

"Rakyat kita mayoritas tidak sama dengan kita yang pendidikan tinggi, apalagi sampai s3, pasti belajar statistik. Penjelasan orang yang kompeten itu penting, untuk menepis semua kecurigaan," cuit Marzuki Alie.

Dia pun berterima kasih kepada Burhanuddin Muhtadi dan menyebut sosok tersebut adalah sahabatnya.

"Thanks mas Burhan, ini jawaban orang yang ahli, bukan baper. Mas Burhan ini sahabat saya. Saya percaya beliau, makanya klo ada pilkada saya selalu rekomendasi ke beliau untuk konsultan. Jadi gak usah dijawab dengan beragam kecurigaan," cuit Marzuki Alie.

Update Real Count KPU Senin Pukul 09.30 WIB: Jokowi 54,89% - Prabowo 45,11%

Hingga Senin (22/4/2019) pagi menjelang siang pukul 09.30 WIB, pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin masih unggul atas Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Data tersebut merujuk pada real count yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merujuk pada situs resmi pemilu2019.kpu.go.id, suara real count yang masuk hingga Senin pukul 09.30 WIB adalah 14,3 persen atau baru memuat 116.788 dari 813.350 total Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibuat oleh KPU.

Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan 54,89 persen atau 12.186.644 suara. Sementara, Prabowo - Sandiaga meraih 45,11 persen atau 10.015.123 suara.

Untuk masyarakat yang ingin melihat hasil atau update informasi real count Pilpres 2019, bisa klik di sini.

Sementara, untuk hasil hitung suara Pemilihan Legislatif DPR RI 2019, PDIP masih unggul dengan 19,71 persen suara. Kemudian disusul Partai Golkar dengan 13,97 persen suara. Lalu peringkat ketiga ditempati oleh Partai Gerindra dengan 11,34 persen dan ikuti Partai NasDem sebesar 9,64 persen.

Untuk masyarakat yang ingin terus melihat hasil atau update informasi real count Caleg DPR RI, bisa klik di sini.

Berikut hasil hitung suara Legislatif DPR RI 2019:

1. PDI Perjuangan : 19,71 persen
2. Partai Golkar : 13,97 persen
3. Partai Gerindra : 11,34 persen
4. Partai NasDem : 9,64 persen
5. PKS : 8,21 persen
6. PKB : 8,14 persen
7. Partai Demokrat : 7,72 persen
8. PAN : 6,91 persen
9. PPP : 4,15 persen
10. Perindo : 2,68 persen
11. PSI : 2,08 persen
12. Berkarya : 2,08 persen
13. Hanura : 1,52 persen
14. PBB : 0,98 persen
15. Garuda : 0,52 persen
16. PKPI : 0,34 persen

Hingga sampai saat ini, KPU masih terus melakukan penghitungan baik terhadap capres-cawapres maupun terhadap Calon Legislatif.

Jokowi Kirim Utusan untuk Bertemu Prabowo

Calon presiden Joko Widodo mengatakan telah mengirimkan seseorang untuk menemui Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jokowi berharap dapat berkomunikasi atau bertemu dengan Prabowo-Sandi secara langsung, sehingga rakyat dapat melihat bahwa pemilu telah selesai dan berjalan dengan damai. Namun Jokowi tidak merinci tokoh yang dimaksud, kapan pertemuan dilakukan dan bagaimana tanggapan Prabowo-Sandi.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa persahabatan dan tali silaturahmi kami semuanya, saya dan Kyai Haji Ma'ruf Amin tidak akan putus dengan Pak Prabowo maupun Pak Sandi. Sehingga tadi siang saya sudah mengutus seseorang untuk bertemu dengan beliau," jelas Jokowi di Menteng, Jakarta, Kamis, (18/4).

Jokowi berharap masyarakat dapat menjaga persatuan dan kerukunan setelah pemilu 2019. Ia juga menegaskan akan sabar menunggu hasil resmi perhitungan suara dari KPU, meskipun sedikitnya 12 lembaga survei telah memenangkan Jokowi-Ma'ruf dengan kisaran 54 persen berbanding 45 persen untuk Prabowo-Sandi.

Jokowi juga menyampaikan telah menerima ucapan selamat dari para pemimpin negara-negara tetangga atas kemenangannya pada pemilihan presiden.

"Kita telah menerima telpon dari Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan juga Presiden Turki Erdogan," tambahnya.

Jokowi mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, akurasi hitung cepat dari lembaga-lembaga survei tidak jauh berbeda dengan perhitungan manual KPU. Tiga lembaga survei yang hitung cepatnya memenangkan Jokowi-Ma'ruf antara lain Indo Barometer, Charta Politika dan Poltracking.

Indo Barometer mencatat Jokowi-Ma'ruf mendapat 54,35 persen dan Prabowo-Sandi memperoleh 45,65 persen dari 99,83 persen sampel yang masuk. Sedangkan Charta Politika, Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,35 persen dan Prabowo-Sandi sebanyak 45,65 persen dari 99,6 persen sampel yang masuk.

Dan terakhir, Poltracking mencatat Jokowi mendapat 54,98 persen menang atas Prabowo yang mendapat 45,02 persen dari 100 persen sampel yang masuk.

Prabowo Tak Percaya Quick Count Lembaga Survei

Dalam pidato pada momen yang banyak disebut sebagai "deklarasi kemenangan" di Pilpres 2019, Rabu (17/4/2019) sore di Jakarta, Prabowo Subianto sempat menunjukkan ketidakpercayaan pada hasil quick count atau hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei. Prabowo tepatnya menyebut bahwa ada lembaga-lembaga survei tertentu yang berusaha menggiring opini seolah-olah pihaknya --pasangan Prabowo-Sandi-- kalah.

"Juga saya tegaskan di sini kepada rakyat Indonesia, bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu pihak, untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah," ungkap Prabowo dalam salah satu bagian pidatonya, Rabu (17/4).

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di rumah Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4/2019). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Ungkapan Prabowo ini sendiri seolah menjadi semacam konsensus sikap pula di lingkungan pendukungnya. Pasalnya, bahkan sebelum Prabowo berpidato, di berbagai media sosial misalnya, sudah banyak beredar ungkapan ketidakpercayaan terhadap hasil quick count berbagai lembaga yang terdaftar resmi di KPU tersebut.

Diketahui, hingga Rabu sore itu, rata-rata lembaga yang merilis hasil quick count atau hitung cepatnya, mencatatkan keunggulan bagi pasangan Joko Widodo - Maruf Amin, dengan persentase sedikit bervariasi. Beberapa lembaga yang hasil surveinya juga muncul di layar kaca itu antara lain adalah LSI Denny JA, Litbang Kompas, Indikator, SMRC, Voxpol Center, Indo Barometer, Charta Politika, dan lainnya.

Merespon sikap Prsbowo itu, warganet --terutama terlihat dari kubu pendukung pasangan Jokowi-Maruf-- pun tak ketinggalan mengeluarkan 'tangkisan'. Salah satunya adalah video menarik yang menunjukkan bahwa Prabowo dan koalisinya ternyata tak selamanya bertentangan dengan hasil quick count lembaga survei, seperti antara lain diunggah salah satu akun di Twitter.

Unggahan warganet di Twitter berisikan video pidato Prabowo Subianto mengutip hasil quick count di Pilkada DKI Jakarta 2017. [Twitter/captured]

Video yang ditunjukkan adalah rekaman pidato Prabowo lainnya, di momen putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dua tahun lalu, tepatnya pada 19 April 2017. Diketahui saat itu, berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga yang sebagian besarnya juga termasuk yang merilis data Pilpres 2019 ini, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS, tercatat menang atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Alhamdulillah... Baru saja kita dapat berita bahwa 90 persen dari quick count sudah masuk, dan menunjukkan bahwa DKI Jakarta mendapat gubernur dan wakil gubernur baru. Alhamdulillah, hitungannya adalah 57 persen lawan 42 [persen]... Ya, ada komanya sekian," tutur Prabowo dalam rekaman video itu, disambut sorak gembira pendukungnya.