Media sosial berperan besar dalam menyebarkan kekerasan dan hoaks, di tengah kerusuhan yang terjadi di Jakarta menyusul pengumuman hasil Pilpres 2019 yang mengonfirmasi kemenangan Jokowi. Hal ini memaksa pemerintah Indonesia untuk membatasi penggunaan media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Penyebaran berita palsu di tengah Kerusuhan 22 Mei telah digunakan untuk melakukan provokasi dan memicu keresahan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Oleh: Fanny Potkin (Reuters)
Indonesia telah memberlakukan pembatasan pada media sosial, dalam upaya untuk mencegah penyebaran hoaks, di mana beberapa di antaranya menyerukan bentrok pasca-pemilu selama dua hari di Jakarta.
Para pemeriksa fakta mengatakan bahwa hoaks dan seruan untuk kekerasan di jejaring media sosial telah meningkat sejak Selasa (21/5), ketika hasil resmi pemilu diumumkan, yang memberikan kemenangan kepada Presiden Joko Widodo, di mana hasil tersebut ditolak oleh penantangnya Prabowo Subianto.
Enam orang tewas dalam kerusuhan yang mencengkeram sebagian wilayah Jakarta sejak Selasa (21/5) malam.
Kepala Menteri Keamanan Wiranto mengatakan bahwa untuk “menghindari provokasi dan penyebaran berita palsu, kami akan membatasi akses terhadap fitur tertentu di media sosial”.
Langkah ini memberlakukan batasan pada kemampuan untuk mengunggah video atau foto di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, serta Instagram dan Whatsapp.
Menteri Komunikasi Rudiantara mengatakan kepada para wartawan, pembatasan ini dimaksudkan untuk memperlambat konten visual yang dapat mengobarkan “emosi”, dan akan bersifat sementara di pasar terbesar ketiga Facebook secara global ini dengan 130 juta akun.
Reuters meninjau enam unggahan yang diteruskan melalui sistem perpesanan Whatsapp, yang menyerukan kekerasan dan serangan untuk memprotes hasil pemilu, serta dibagikannya video yang diedit.
Satu pesan menyerukan para pengunjuk rasa untuk menyerang tempat-tempat di Jakarta dengan menyembunyikan bahan peledak di buku-buku, botol air, atau tongkat jalan.
Video lain yang beredar luas di media sosial menunjukkan pengepungan masjid oleh polisi, yang tidak terbukti.
Beberapa versi video diberi keterangan yang mengatakan bahwa para petugas polisi menyamar sebagai “orang China” yang ingin menyerang para jemaah Indonesia, sementara foto lain menunjukkan tentara anti-huru-hara yang dengan keliru digambarkan sebagai “tentara rahasia China”.
Di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, kecurigaan tentang kekayaan komunitas etnis Tionghoa semakin dalam, dan pengaruh China adalah masalah sensitif. Bisnis China diserang selama kerusuhan di Jakarta pada tahun 1998.
Di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membuat dan menyebarkan berita palsu adalah ilegal dan dapat dihukum penjara.
“Kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya dalam hal keparahan dan koordinasi,” kata Harry Sufehmi, salah satu pendiri Mafindo, sebuah organisasi Indonesia yang memerangi berita palsu.
Langkah Indonesia ini dilakukan setelah tiga penutupan media sosial di Sri Lanka, setelah serangan yang menewaskan lebih dari 300 orang bulan lalu, dan pertanyaan global yang lebih luas terhadap jaringan media sosial.
Kelompok pemantau internet Netblocks mengatakan, bahwa data jaringan menunjukkan server backendFacebook dan Instagram telah diblokir, begitu juga layanan pesan Whatsapp dan Telegram.
Satu sumber mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi menargetkan sistem penamaan domain (DNS), yang merutekan lalu lintas ke situs web, untuk memungkinkan pembatasan media sosial.
Banyak penduduk di Jakarta mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mengakses Whatsapp, sementara di bagian lain Indonesia termasuk Jawa Tengah dan Bali juga tampaknya terkena dampak.
Seorang juru bicara Facebook mengatakan bahwa pihaknya responsif terhadap pemerintah, dan “berkomitmen untuk mempertahankan semua layanan kami bagi orang-orang yang bergantung pada mereka untuk berkomunikasi dengan orang yang mereka cintai dan mengakses informasi penting”.
Twitter dan Telegram tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Beberapa ahli memuji pembatasan tersebut, mengingat ketegangan yang ada.
“Pembatasan konten video dan foto di Whatsapp masuk akal, karena platform ini memungkinkan penyebaran materi secara cepat yang dapat memicu dan membuat marah, di saat-saat yang sensitif seperti ini,” kata Ross Tapsell, pakar Indonesia di Australia National University.
Investigasi oleh Reuters pada bulan Maret menemukan, bahwa baik kampanye Jokowi maupun lawannya Prabowo Subianto mengerahkan tim media sosial yang rumit untuk menyebarkan propaganda dan berita palsu.
Sebagian besar dari informasi yang salah yang dipublikasikan selama pemilu, yang difokuskan untuk memicu perpecahan etnis dan agama sembari menggambarkan bahwa lembaga-lembaga pemilu tidak jujur.
Jokowi memenangkan lebih dari 85 juta suara dari 154 juta suara di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini, tetapi pensiunan jenderal Prabowo menuduh adanya “kecurangan dan penyimpangan besar-besaran”.
Pelaporan oleh Fanny Potkin & Agustinus Beo Da Costa. Penyuntingan oleh Ed Davies dan Nick Macfie.
Keterangan foto utama: Seorang pria ambil bagian dalam Kerusuhan 22 Mei mengikuti aksi protes akibat pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
No comments:
Post a Comment