Dedi Mulyadi, eks Bupati Purwakarta merespons hasil temuan dari lembaga survei ALVARA terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga anti-Pancasila. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, yakni sekitar 19,4% dari PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila di negeri ini.
Survei ALVARA tersebut dilakukan di 6 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar dengan melibatkan 1.200-an responden yang berusia antara 25-40 tahun. Sasaran survei adalah para pegawai dari kalangan PNS dan pegawai BUMN, menurut berita yang dilansir dari laman kompas.
Menurut Dedi yang menjabat sebagai ketua tim pemenangan Kubu 01 daerah Jawa Barat ini, status mereka sebagai PNS tetapi menolak Pancasila tak bisa dibenarkan. Dedi meminta agar pemerintah melalui Kemendagri perlu merespons dengan serius temuan yang mengejutkan ini. Screening ulang tentang pemahaman ideologi Pancasila menurut Dedi Mulyadi perlu dilakukan. Dilanjutkan dengan penguatan etos kerja sebagai budaya yang seharusnya dimiliki para pekerja yang digaji oleh negara tersebut, sebagai implementasi keyakinan mereka terhadap nilai-nilai dalam Pancasila.
Langkah terakhir jika upaya tersebut tak berhasil, atau oknum pegawai berstatus PNS itu tetap ngeyel, yang dilakukan pemecatan alias ditendang dari kantornya tanpa ada keraguan lagi.
“Agar negara ini efisien. Mereka digaji dengan menggunakan uang negara. Jadi, harus taat pada dasar negara,” tegas Dedi Mulyadi yang dikenal aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
Selama ini kita tahu bahwa Pancasila sudah resmi dan final ditetapkan sebagai DASAR NEGARA oleh para tokoh-tokoh bangsa saat merumuskan perkara ini sejak Indonesia dinyatakan merdeka. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.
Bagi para PNS atau pegawai pemerintah, menurut Dedi Mulyadi, tanggung jawab ini lebih besar karena mereka punya “bertugas” untuk menjaga ideologi kebangsaan, baik selama bekerja sebagai abdi negara maupun saat berada di tengah masyarakat. Ciri dan mental ideologi negara harus melekat dalam diri mereka. Betul! Setuju sekali!
Selain merugikan negara dari sisi keuangan, menurut saya bercokolnya para oknum PNS yang menolak Pancasila dapat membahayakan dari sisi internal lembaga pemerintahan itu sendiri. Ibaratnya, mereka bisa menjadi musuh dalam selimut yang dapat menyebarkan ideologi selain Pancasila yang dapat membahayakan.
Hal berikutnya yang tak boleh kita lupakan, para oknum PENOLAK PANCASILA biasanya akan menebarkan bibit-bibit permusuhan dan kebencian pada orang-orang yang tak setuju dengan pandangan, pemikiran, sikap maupun perilaku dari “ideologi lain” tersebut.
Ada dua hal yang menurut saya perlu juga dilakukan oleh pemerintah, segera, bila perlu sebelum kalender November berganti,yakni:
PERTAMA, menantang para PNS untuk menyatakan persetujuan terhadap ideologi Pancasila dan kesetiaan terhadap negara. Konsekuensi bagi yang jelas atau terbukti menolak dapat diberikan sanksi tegas berupa pemecatan tanpa pesangon! Kenapa harus ditantang? Supaya mereka membuat pilihan, dengan konsekuensi yang harus ditanggung sebagai pekerja yang sudah dewasa!
KEDUA, mengamati segala tindak-tanduk para PNS baik selama bekerja maupun saat berada di luar jam kerja, termasuk perilaku di media sosial. Jika terbukti mendukung organisasi atau gerakan yang bertentangan dengan Pancasila (semisal terlibat demo yang berkaitan dengan HTI yang sudah jelas dilarang di Indonesia), mereka harus langsung ditendang alias dipecat!
Terakhir, mari berharap agar proses “pembersihan” para abdi negara yang berlabel PNS dari penolakan ideologi Pancasila dapat segera berlangsung, dengan ketegasan luar biasa tanpa mengesampingkan sisi pendekatan manusiawi.
Jika ditemukan bukti serius, sekali lagi ... sebagai bukti dukungana Atas usulan Kang Dedi Mulyadi ... tak ada pilihan lain yang bisa diambil oleh pemerintah kecuali ... memecat (maaf harus menulis ini) oknum PNS semprul dan nggak tahu diri tersebut! Ya, biar kapok dan menjadi peringatan bagi yang lain!
No comments:
Post a Comment