Pileg dan Pilpres 2019 di Indonesia telah mempertemukan para politisi reformis dan konservatif, serta isu agama. Banyak yang meragukan bahwa Jokowi dapat melakukan perubahan terhadap sistem yang akhirnya telah membawanya ke tampuk kekuasaan. Ironisnya, Prabowo bisa menjanjikan lebih banyak perubahan, meskipun tidak menuju arah yang akan disambut hangat oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang mengharapkan demokrasi yang lebih inklusif.
Oleh: Professor Vedi Hadiz (Pursuit)
Pemilu 2019 akan menjadi momen pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden secara serentak untuk pertama kalinya. Pilpres 2019 juga akan menjadi ajang kedua capres petahana Joko “Jokowi” Widodo dan jenderal purnawirawan Prabowo Subianto berhadapan setelah Pilpres 2014.
Presiden Joko Widodo telah mencoba untuk menangkis kritik dalam Pilpres 2019 dengan mendongkrak kepercayaan agama atas dirinya. (Foto: Getty Images)
Tahun 2019 merupakan puncak tahun pemilu yang panjang, diawali oleh Pilkada 2018, setelah mencuatnya politik Islam dalam Pilkada Jakarta 2017 yang berujung pada pemenjaraan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penistaan agama.
Dua dekade sejak pemilu pertama pasca-Orde Baru di Indonesia tahun 1999, sangatlah penting untuk memahami pertarungan ulang Jokowi-Prabowo dan kekhawatiran tentang sentimen agama dalam konteks demokratisasi Indonesia yang lebih luas.
Sementara itu, Pilpres 2014 sering disebut sebagai ajang bertemunya Jokowi, yang mewakili sosok reformis dan dari luar lingkaran elit politik, dengan Prabowo, yang mewakili lingkaran elit politik Orde Baru dan kaum konservatif. Sebagian besar pengamat pemilu Indonesia yang antusias dengan kemenangan Jokowi pada tahun 2014 kini mengakui, ia belum memenuhi harapan tinggi yang diberikan kepadanya.
Banyak pihak yang menyayangkan ketidakmampuan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Rakyat Indonesia juga merasakan kekecewaan terhadap Jokowi yang akhirnya terseret ke dalam arus kekuasaan oligarki. Selain itu, politik Indonesia juga terjebak di antara demokrasi yang didorong oleh politik uang dan maraknya korupsi.
Banyak yang meragukan bahwa Jokowi dapat melakukan perubahan terhadap sistem yang akhirnya telah membawanya ke tampuk kekuasaan. Ada juga yang meyakini bahwa Jokowi telah memperkuat sistem itu, menawarkan harapan untuk perubahan sementara melakukan relatif sedikit upaya untuk menangani kekuatan struktural dan kesenjangan kesejahteraan, terlepas dari program BPJS dan pengentasan kemiskinan yang diandalkannya.
Ironisnya, Prabowo bisa menjanjikan lebih banyak perubahan, meskipun tidak menuju arah yang akan disambut hangat oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang mengharapkan demokrasi yang lebih inklusif. Prabowo tampaknya memiliki harapan kemenangan kecil dalam Pilpres 2019, lebih buruk daripada Pilpres 2014, karena banyak konglomerat terkemuka Indonesia dilaporkan mendukung capres petahana Jokowi.
Prabowo tampak tidak siap memainkan politik uang kali ini, terlepas dari kekayaan keluarganya yang cukup besar, sehingga dia harus melepaskan niat memilih ulama Muslim konservatif sebagai calon wakil presiden. Langkah itu sebelumnya diharapkan bisa menggarisbawahi statusnya sebagai “capres pilihan umat.” Sebaliknya, pilihan atas Sandiaga Uno sebagai cawapres kemungkinan besar karena gelontoran dana dari pengusaha itu, alih-alih penampilan muda dan sikap profesionalnya, meskipun hal ini diharapkan juga dapat menarik suara dari kelas menengah muda perkotaan.
Sungguh ironis bahwa demokrasi Indonesia akhirnya dipertaruhkan oleh Prabowo, mantan menantu Presiden Orde Baru Suharto sekaligus anggota konglomerat Keluarga Cendana yang telah mengumpulkan miliaran dolar harta selama tiga dekade berkuasa.
Bagi Prabowo, terdapat insentif untuk mendorong sistem demokrasi di mana aliansi politik sangat mudah berubah. Prabowo pernah berargumen perlunya untuk menghapus pemilihan umum secara langsung, yang dikhawatirkan banyak pengamat akan menjadi langkah awal menuju pemerintahan otoriter.
Kubu Prabowo secara luas diakui telah merangkul kelompok-kelompok Muslim garis keras yang turut memimpin demonstrasi menuntut pemenjaraan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penistaan agama.
KAMPANYE HITAM KE JOKOWI
Selain itu, media sosial telah dibanjiri dengan konten yang memperkuat gagasan bahwa Jokowi secara mengejutkan merupakan “antek PKI” atau “keturunan China.” Tujuan kampanye hitam itu tentu saja untuk mengarahkan permusuhan Muslim tradisional terhadap Jokowi, dengan memanfaatkan kebencian terhadap “komunis-ateis” dan etnis minoritas China yang dipandang telah mendominasi ekonomi Indonesia sehingga menyengsarakan pribumi.
Jokowi telah mencoba untuk menangkis kritik semacam itu dengan mendongkrak kepercayaan agama atas dirinya, dengan mendapuk ulama konservatif senior Ma’ruf Amin sebagai cawapres-nya, yang kemudian mengecewakan para pendukung yang liberal atau dari minoritas. Namun akan berlebihan jika mengatakan bahwa identitas agama telah sepenuhnya mendominasi kampanye Pilpres 2019.
Pada dasarnya, Prabowo telah mencoba memanfaatkan posisi “underdog” dalam Pilpres 2019, yang memungkinkannya untuk secara lebih kuat mengklaim simpati massa yang berjuang di tengah kondisi ketidaksetaraan, terlepas dari adanya pertumbuhan ekonomi yang terlihat nyata. Banyak keluhan terhadap status quo diekspresikan dalam bahasa politik selain kelas, yang paling jelas adalah masalah agama.
Ini karena adanya narasi sejak lama bahwa umat Islam telah secara sistematis terpinggirkan sejak dari periode kolonial hingga periode otoriter Orde Baru dan era demokrasi akibat intrik elit pemerintah dan taipan bisnis.
Baca Juga: Memahami Manfaat Kemitraan Ekonomi Indonesia-China Jelang Pilpres 2019
Pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sebuah kesempatan. (Foto: Getty Images)
Dari sudut pandang ini, tidak mengherankan bahwa Prabowo akan memainkan kartu Islam, bahkan jika ia berasal dari keluarga multi agama. Menyamakan kepentingan umat dengan perjuangan melawan ketidaksetaraan ekonomi sangat masuk akal baginya, bahkan jika dia tidak mungkin untuk memenuhi visi berbasis Islam untuk Indonesia di masa depan.
Secara umum, tahun pemilu yang panjang di Indonesia jarang sekali melibatkan kontes antara para politisi reformis dan kosnervatif, mengingat adanya dominasi berkelanjutan dari para pihak-pihak yang memegang kepentingan oligarkis. Pemilu Indonesia juga tidak melibatkan kontes langsung antara para politisi sekuler dan Islamis.
Profesor Vedi Hadiz adalah profesor dan direktur program Asian Studies, Asia Institute, Universitas Melbourne.
Keterangan foto utama: Pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam spanduk kampanye Pilpres 2019. (Foto: Getty Images)
No comments:
Post a Comment