Tuduhan terus-menerus dari Prabowo Subianto dan kubunya membuat para pengamat khawatir. Mereka mengatakan, hal ini bisa menggiring opini publik dan menimbulkan dampak permanen terhadap proses pemilu Indonesia selanjutnya. Di sisi lain, munculnya juga sinyal-sinyal positif yang menunjukkan ketegangan akan mereda.
Oleh: Linda Yulisman (The Straits Times)
Kekukuhan kandidat presiden Prabowo Subianto sehubungan hasil Pilpres 2019 telah memunculkan kekhawatiran tentang efek jangka panjang dari tindakanya tersebut.
Para pengamat mengatakan, tindakannya itu bisa berujung pada delegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga timbulnya ketidakpercayaan kepada administrasi selanjutnya.
Namun, dari sisi yang lebih optimis, telah muncul tanda-tanda bahwa ketegangan di antara kedua kubu mulai menurun.
Menurut hasil hitung cepat (quick count) Presiden Joko Widodo telah kembali memenangkan pemilihan presiden dengan selisih yang cukup besar, sekitar 9 persen. Hasil hitung cepat ini telah terbukti akurat dalam tiga pemilihan sebelumnya.
Hasil penghitungan resmi juga menunjukkan hasil yang sama, dengan selisih yang lebih besar. Berdasarkan 50 persen data yang sudah masuk ke KPU, Jokowi memimpin sebanyak 12,4 persen dibanding mantan jenderal tersebut. Jokowi memiliki 56,2 suara.
Hasil resmi Pilpres 2019 baru akan diumumkan pada tanggal 22 Mei.
Mempertahankan posisi mereka untuk meragukan hasil pemilihan, tim kampanye Prabowo minggu lalu melemparkan gagasan untuk membentuk tim pencari fakta untuk membuktikan apa yang mereka tuduhkan sebagai “kecurangan yang terstruktur, sistemis, dan masif” dalam Pilpres 2019 ini.
Titi Anggraini, direktur eksekutif dari Association for Elections and Democracy, badan pengawas pemilu, mengatakan kepada The Straits Times bahwa klaim Prabowo bisa membentuk opini publik tentang proses pemilu. Hal ini bisa berujung pada munculnya keraguan tentang legitimasi KPU.
“Kejanggalan seharusnya bisa diselesaikan dengan proses hukum. Masalahnya adalah mereka tidak menggunakan prosedur hukum yang tersedia, tapi hanya menyebarkan anggapan (tentang kecurangan pemilu). Di tengah fanatisme dan militansi para pendukungnya, orang-orang di akar rumput mungkin pada akhirnya akan percaya bahwa pemilihan kali ini dinodai dengan kecurangan,” ujar Titi.
Hal ini bisa menimbulkan perpecahan yang terus berlanjut di masyarakat, bahkan setelah KPU memperbaiki performa mereka di pemilu selanjutnya, tambah Titi.
“Untuk pendukung pemerintah terpilih, apapun yang dilakukan pemerintah akan selalu benar, sedangkan untuk pendukung oposisi, mereka akan selalu salah. Di bawah situasi seperti ini, mekanisme kontrol tidak akan bekerja dengan baik… Hal ini akan menghasilkan politik yang tidak sehat,” Titi memperingatkan.
Titi juga menantang tim kampanye Prabowo untuk lebih transparan tentang metode penghitungan suara mereka. Ia juga meminta kubu Prabowo agar memberikan lokasi TPS-TPS yang menjadi dasar data mereka.
Pengamat lain, Wawan Ichwanuddin, seorang pakar politik dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), mengatakan tindakan Prabowo sebagian merupakan strategi politik untuk mencapai tujuannya, dan bahwa KPU harus menanggapi tuduhan mereka secara serius untuk mempertahankan reputasi mereka sebagai penyelenggara pemilu yang netral.
Wawan menegaskan, debat tentang keterlibatan KPU dalam apa yang dituduhkan sebagai kecurangan pemilu tetap menjadi topik panas di aplikasi pesan instan—lebih dari dua minggu setelah pemilu berlangsung.
“Dengan diskusi yang beredar di media, termasuk media sosial, publik percaya pada tuduhan kecurangan ini. Jadi tantangan bagi KPU adalah untuk mengizinkan publik mengakses data mereka secara terbuka,” ujarnya, menambahkan bahwa KPU sebaiknya mengundang kedua kubu untuk memeriksa data-data yang dituduh salah.
Namun, di tengah ketegangan ini sudah ada tanda-tanda pendinginan.
Minggu lalu, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, bagian dari koalisi Prabowo, bertemu dengan Presiden Jokowi dan mengusulkan pertemuan di antara semua partai di akhir proses pemilu yang panjang, yang telah dimulai sejak akhir tahun lalu.
PAN juga menjadi bagian dari koalisi Prabowo pada Pilpres 2014, yang juga dimenangkan Jokowi.
Prabowo juga mempertanyakan hasil Pilpres 2014, dan tim kampanyenya mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi, menuduh bahwa surat suara dicurangi. MK menolak tuntutan itu, mengatakan bahwa gangguan pendapatan suara hanya sedikit dan tidak mempengaruhi hasil akhir.
Dalam apa yang oleh banyak pihak dibaca sebagai langkah menuju rekonsiliasi, pasangan Prabowo di Pilpres 2019, Sandiaga Uno, telah mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan sejawatnya, Dr. Ma’ruf Amin.
Sandiaga, mantan wakil gubernur Jakarta, juga merespons dengan mengatakan bahwa kepentingan negara tetap menjadi “yang pertama dan utama” ketika dia ditanya dalam wawancara dengan Bloomberg, apakah ia akan menerima posisi di Kabinet seandainya hasil resmi mengonfirmasi kemenangan Jokowi, dan presiden mengajukan tawarannya.
Titi melihat langkah Zulkifli dan Sandiaga ini sebagai sinyal baik dalam mencegah permasalahan menjadi bertambah, mengatakan elit politik harus memimpin upaya rekonsiliasi sehingga publik bisa kembali mempercayai hasil pemilu.
Hal ini juga akan memungkinkan Jokowi untuk mengambil langkah maju dengan visinya untuk Indonesia, tambahnya.
“Pemilu adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi. Walaupun ada kekecewaan, para elit harus menghormati aspirasi rakyat. Prioritas kita adalah untuk kembali bersatu dan melangkah ke depan.”
Keterangan foto utama: Kandidat presiden Prabowo Subianto, seorang pensiunan jenderal, menghadiri upacara peringatan hari jadi Kopassus ke-67 di Jakarta minggu lalu. (Foto: Reuters)
No comments:
Post a Comment