Sri Mulyani: Jokowi Harus Bebas Pilih Anggota Kabinet

Sehubungan dengan hasil Pilpres 2019 yang semakin menegaskan kemungkinan kemenangan Jokowi, salah satu anggota kunci kabinetnya saat ini mengatakan, Presiden harus bebas memilih anggota kabinet selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Jokowi harus bisa memilih anggota kabinet yang bisa membantunya melanjutkan dan mempercebat perkembangan yang sudah dimulainya. Jokowi diperkirakan akan mengambil langkah-langkah dalam anggaran tahun depan untuk mendorong investasi dan ekspor guna merangsang ekonomi seiring meningkatnya risiko eksternal.

Oleh: Rieka Rahadiana dan Haslinda Amin (Bloomberg)

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memiliki daftar tujuan yang ambisius untuk periode keduanya―meningkatkan pendidikan dan perawatan kesehatan, menyediakan jaring pengaman sosial dan mengembangkan infrastruktur. Yang dia butuhkan saat ini adalah kekuatan untuk bebas memilih kabinet yang mampu membantunya mencapainya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Presiden dan calon wakil presidennya, Ma’ruf Amin, perlu mengakomodasi beragam kepentingan dari 10 partai yang membentuk koalisi mereka sembari mengatasi defisit neraca berjalan yang cukup besar di tengah ketidakpastian global.

“Dia harus memiliki kebebasan untuk memutuskan tim kabinet mana yang ingin dia pilih agar dia dapat memberikan, serta mempercepat pengembangan yang sudah dia mulai,” kata Sri Mulyani, anggota kunci kabinet Jokowi, dalam sebuah wawancara di Fiji saat dia menghadiri pertemuan Bank Pembangunan Asia.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia mengatakan kepada Haslinda Amin dari Bloomberg TV, dilansir Senin (6/5) bahwa Jokowi mungkin perlu beralih ke sektor swasta untuk membantu pengembangan infrastruktur dengan menyediakan mekanisme untuk menarik investor. Presiden, katanya, juga ingin mendistribusikan kekayaan secara lebih merata untuk menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 9 persen.

POIN UTAMA:

• Rancangan APBN 2020 akan mencerminkan peningkatan fokus Jokowi pada pengembangan sumber daya manusia, sektor kesehatan, jaminan sosial dan infrastruktur, kata Sri Mulyani.
• Stabilitas dalam kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia akan meyakinkan rakyat dan komunitas internasional, tetapi masih ada kebutuhan untuk waspada terhadap dampak pertumbuhan ekonomi global 2019 yang jauh lebih lemah dari proyeksi, katanya.
• Pendapatan―baik pajak dan non-pajak―mungkin jatuh di bawah target tahun ini karena harga minyak mungkin akan lebih rendah dari yang dianggarkan dan harga komoditas lebih lemah karena melemahnya ekonomi global, kata Sri Mulyani.
• Sri Mulyani percaya Indonesia harus terus melakukan reformasi pajak dengan meningkatkan kepatuhan dan mendidik rakyat tentang pentingnya membayar pajak.

Jokowi diperkirakan akan mengambil langkah-langkah dalam anggaran tahun depan untuk mendorong investasi dan ekspor guna merangsang ekonomi seiring meningkatnya risiko eksternal. Bank sentral juga mempertimbangkan langkah-langkah pelonggaran untuk memacu pertumbuhan, yang memungkinkan Sri Mulyani memberikan ruang bagi insentif bagi perekonomian. Pemerintah menargetkan ekspansi PDB 5,3 persen menjadi 5,5 persen pada 2020.

Investasi asing langsung di Indonesia dalam tiga bulan pertama tahun ini turun untuk kuartal keempat berturut-turut karena investor tetap berhati-hati sebelum pemilihan bulan April. Investasi turun 0,9 persen menjadi 107,9 triliun rupiah ($7,6 miliar) dari tahun sebelumnya, merongrong upaya untuk mempersempit defisit neraca berjalan, yang melebar ke hampir 3 persen dari PDB tahun lalu.

Keterangan foto utama: Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani tiba untuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 yang menjadi bagian dari Pertemuan Musim Semi Tahunan IMF dan Bank Dunia 2019 di Washington, 12 April 2019. (Foto: Reuters/James Lawler Duggan)